Lebaran itu adalah hajatan dan perayaan hari keagamaan. Pilpres dan Pemilu adalah hajatan politik lima tahunan dan perayaan demokrasi. Sesungguhnya hajatan keagamaan dan hajatan politik memiliki elemen dan unsur yang berbeda.
Lebaran sebagai hajatan keagamaan sesungguhnya adalah hari raya kemenangan setelah menjalani puasa di bulan Ramadhan selama sebulan. Ini pula momen untuk saling bermaaf-mafan dan mengadakan silaturrahmi.
Untuk konteks budaya Indonesia, momen lebaran dimanfaatkan untuk mudik ke kampung halaman bertemu sanak saudara dan merayakan lebaran bersama-sama. Guyub. Tak perduli bagaimana keadaannya. Kalau istilah orang Jawa, mangan, ora mangan, yang penting ngumpul. Makan atau tidak makan yang penting kumpul.
Pilpres dan Pemilu sebagai hajatan politik tentu menjadi indikasi berjalannya demokrasi dan pergantian pemimpin yang teratur dan dengan pembatasan periode setiap orang. Dengan pembatasan periode hanya dua kali, negara terjamin dari pelanggengan kekuasaan yang berkepanjangan yang akan mengakibatkan tumbuhnya otoritarian dan seakan kekuasaan menjadi warisan dan milik keluarga.
Ketika ada gagasan penundaan pemilu dan menggagas presiden tiga periode, para penganut paham demokrasi pasti akan melawan dan menggagalkan gagasan tersebut. Bukan hanya penganut paham demokrasi yang bergerak, namun juga para pemimpi yang berambisi ingin berkuasa, namun belum kesampaian. Semuanya bercampur menolak gagasan presiden tiga periode.
Seandainya presiden tiga periode diperbolehkan konstitusi, maka Jokowi yang sudah menjabat dua periode, kemungkinan besar akan terpilih lagi. Namun amanat konstitusi presiden dua periode cukup jelas dan limitatif, jadi gagasan itu harus kandas dan dikandaskan. Demi dan untuk penegakan konstitusi. Gagasan itu inkonstitusional. Titik.
Setelah menjalani dua periode dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Jokowi akan turun dari jabatan kepresidenan pada tahun 2024. Ini juga perintah konstitusi. Jadi kalau ada yang menginginkan Jokowi turun sebelum tahun 2024 atau ada upaya menurunkan Jokowi sebelum 2024 itu juga inkonstitusional. Pihak yang menginginkan presiden tiga periode dan yang ingin menurunkan Jokowi sebelum 2024 adalah sama, Â inkonstitusional.
Jika lebaran sebagai hajatan keagamaan dan Pilpres-Pemilu sebagai hajatan politik terpisah, namun bagi orang yang berlebaran dan kebetulan memiliki kepentingan politik untuk Pilpres-Pemilu, kedua kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan safari politik lebaran. Itulah pemandangan politik dengan panorama lebaran sebagai lokasi settingnya. Safari politik lebaran namanya.
Misalnya Prabowo sowan ke Jokowi di Yogjakarta, walaupun diimbau untuk tidak menyelenggarakan open house bagi pejabat negara. Setelah ke Jokowi, Prabowo sowan ke Megawati di jalan Teuku Umar Jakarta. Jokowi sowan ke Sultan Hamengku Buwono X di keraton Yogjakarta. Kenapa Jokowi yang ke keraton
Kenapa bukan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIY yang sowan ke istana presiden Yogjakarta. Sultan Hamengku Buwono X memang gubernur DIY, tetapi di Yokjakarta dia adalah sultan atau raja. Jokowi sangat memahami kultur kekuasaan Jawa, jadi dia yang datang. Sekaligus memamerkan kerendahan hati seorang presiden yang berasan dari Jawa sowan kepada Raja Jawa.
Kondisi politik yang tidak memungkinkan Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2024 memunculkan pertanyaan, siapakah yang akan didukung Jokowi sebagai penggantinya dalam Pilpres 2024? Apa kepentingan Jokowi yang tidak bisa maju lagi pada Pilpres tahun 2024? Sebagai presiden, tentu Jokowi bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memilih penggantinya yang lebih baik untuk meneruskan kepemimpinan dan melanjutkan programnya. Apa  yang sudah dirancang dan belum selesai dalam periodenya. Misalnya ibu kota negara yang baru. Ini membutuhkan komitmen penggantinya untuk melanjutkannya.
Jokowi sebagai kader PDIP tentu saja diminta untuk memprioritaskan penggantinya dari partainya. Walaupun kita tidak sepakat bahwa dia adalah petugas partai, namun dia adalah kader PDIP. Kini, ada dua kader PDIP yang ikut dalam pusaran kandidat Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Puan kini menjabat Ketua DPR RI, mantan Menko PMK. Ganjar kini menjabat Gubernur Jateng, mantan anggota DPR RI.
Siapakah jagoan Jokowi untuk menggantikannya, jika dia diminta memilih kader partainya yang akan menggantikannya? Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo termasuk yang memiliki elektabilitas dalam survey. Puan Maharani jeblok dalam elektabilitas, namun memiliki darah biru politik dari Megawati dan Soekarno.
Apakah Jokowi akan memihak Puan Maharani yang memiliki darah biru politik, namun jeblok dalam elektabilitas? Atau dia memilih Ganjar yang tidak memiliki darah biru politik, namun memiliki elektabilitas yang tinggi? Apakah Jokowi akan merenungkan bagaimana dia berjuang dan memperoleh tiket pencalonan dalam Pilpres 2014 yang begitu mencekam?
Gejala politik lebaran 2022 ini sepertinya menunjukkan tanda-tanda. Apa gejalanya? Jokowi mengambil lokasi lebaran di Yogjakarta. Bukan di Jakarta atau di istana Bogor yang dekat dengan jalan Teuku Umar. Cukup alasan jarak untuk tidak sowan ke Megawati. Jokowi adalah presiden, bukan petugas partai lagi. Jabatan presidennya membuat posisinya sebagai abdi negara yang mengemban amanat konstitusi, bukan lagi sekedar petugas partai yang mengabdi kepada partai dan junjungan partainya.
Apakah Jokowi akan memiliki solidaritas terhadap Ganjar yang mirip kisahnya dengan dirinya pada tahun 2014? Apakah persamaan visi dan cara kerja Ganjar cocok untuk didukung Jokowi? Atau dia akan memilih Puan, seandainya datang titah dari Ketum PDIP Megawati terhadapnya untuk mendukung Puan?
Jokowi tentu saja memiliki kalkulasi politik sebelum menjatuhkan pilihan kepada siapa dia memihak. Pengalamannya selama dua periode sebagai presiden memberikan pelajaran yang berharga bagaimana mengelola dan memimpin bangsa yang sangat besar dan majemuk ini. Modal darah biru politik yang minim prestasi kerja tidak cukup sebagai modal memimpin negara. Pengalaman di Parlemen yang kerjanya hanya bicara dalam tugas legislatif tidak cukup untuk memimpin dan mengelola negara sebagai tugas eksekutif.
Presiden sebagai pemimpin eksekutif harus mengeksekusi program yang nyata. Dalam mengeksekusi diperlukan sikap bijaksana dan rela turun ke bawah. Itulah sebabnya diperlukan pengalaman turun ke bawah, melihat dan bekerja di lapangan. Tidak hanya memimpin sidang, berdebat, lobby dan keliling daerah dan ke luar negeri studi banding. Mengelola negara membutuhkan pengetahuan dan skill bertindak. Tidak cukup hanya bicara dan memerintah, namun harus turun tangan.
Siapakah diantara kedua calon yang merupakan kader partai ini yang lebih dekat dengan keinginan Jokowi dan negara ini yang akan memimpin negara ini setelah Pilpres 2024? Siapakah yang lebih berpeluang memenangkan kontestan Pilpres 2024 dari PDIP untuk menghadapi kandidat lain yang juga memiliki peluang menjadi presiden? Puan atau Ganjar?
Jokowi, diharapkan ikut menentukan siapa calon presiden penggantinya. Pilihan, upaya mendukung dan melakukan lobby kepada pimpinan partai politik kemungkinan besar akan dilakukannya. Kita berharap, Jokowi akan mendukung calon yang sesuai dengan kriterianya berdasarkan pengalamannya dua periode menjabat presiden. Â Ayo pak Jokowi pilih siapa? Puan atau Ganjar? Atau mungkin tidak keduanya, namun calon lain. Mari kita tunggu.
