Menkumham Memperingatkan SBY, Jangan Menuding Pemerintah.
KLB Sibolangit 2021 telah memperluas, memperberat dan semakin menekan Partai Demokrat. Barikade pertahanan dipasang, segala tudingan ditumpahkan dan peluru kecurigaan ditembakkan. Mendatangi kantor Kemenkumham membawa 5 kontainer berkas, mengunjungi KPU dan sowan ke Menkopolhukam telah dilakukan AHY dalam satu hari.
Entah kemana lagi mereka akan pergi dan mengadu. Entah berapa banyak lagi pernyataan akan dilontarkan. Entah siapa lagi yang akan dituding dan dituduh. Namun kini aksi itu telah memunculkan reaksi. Kalau hanya dari lawan sebelah atau pasukan KLB Sibolangit yang bereaksi, itu biasa saja. Namun jika pemerintah yang bereaksi, tolong hati-hati. Apalagi kalau seorang yang menjabat Menkumham. Kenapa?
Yang menandatangani SK kepengurusan partai itu adalah Menkumham, bukan presiden, bukan Menkopolhukam. Jadi sebaiknya Menkumham itu ditemani, diajak ngopi, bukan diejek, dituding dan dituduh. Lho, SBY dan AHY kan hanya memperjuangkan keadilan. Mempertahankan kedaulatannya sebagai pengurus partai. Tidak salah dong. Ya.
Menkumham dengan tegas menyatakan, "Jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu," (Kompas.com, 09/03/2021). Wow, sepertinya Menkumham sudah marah nih. Mungkin Menkumham tidak suka gaya SBY yang menuding pemerintah dengan berbagai macam isu.
Bahkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, mantan Menpora, mantan Napi Koruptor meminta Menkumham untuk menjaga integritas. Bayangkan seorang mantan koruptor bicara dan menuntut integritas dari Menkumham. Siapa yang tidak marah?
Apakah etis seorang mantan menteri, mantan napi  koruptor menuntut integritas kepada seorang menteri yang sedang menjabat? Adakah integritas dalam diri koruptor? Kok menuntut integritas. Disini Partai Demokrat kurang bijaksana. Kalau mau memilih juru bicara ya pilih yang agak baguslah jejak rekamnya. Debat di Kompas TV 5 maret 2021  yang lalu, Max Sopacua sudah mempermalukannya sebagai orang yang mengakibatkan Perolehan Suara Partai Demokrat jatuh di tahun 2014 akibat korupsi Andi dkk.
Apa yang diucapkan Menkumham jangan dianggap remeh. Kalau Menkumham dan pemerintah dituding, dituduh, dipermalukan, padahal Menkumham yang akan menandatangani keabsahan pengurus partai politik, bagaimana nasib pengurus itu nantinya.
SBY dan Partai Demokrat tidak boleh menempatkan dirinya sebagai orang paling suci lalu menuduh dan menuding pemerintah. Jab pertama berupa KLB sudah menghunjam, kok masih dipancing lagi pemerintah marah. Mau jab kedua? Nanti DPP versi KLB disahkan, baru tahu rasanya. Gugat ke pengadilan kan masih bisa. Ya bisa aja, lanjut saja terus. Sampai tahun kuda.
SBY dan AHY seharusnya harus mengubah pola pendekatan kepada pemerintah. Ramah dan berbaikanlah. Jangan gegara Moeldoko, semua dituding yang ada di pemerintah. Jika itu terus berlangsung, maka pemerintah akan menjadi musuh bersama, maka akibatnya bisa diterka. Kenapa tidak ditunjuk penghubung dan pelobi kepada pemerintah yang bisa mengurangi resiko dan resistensi? Dulu banyak juru bicara SBY yang handal ketika presiden. Kenapa sekarang tidak menggunakan juru bicara dan juru lobi?
Moeldoko saja yang  turun, SBY dan AHY sudah puyeng. Bagaimana jika Menkumham marah dan tersinggung, jika pemerintah dituding? Jangan-jangan niat KLB ini mengeras dan segera terjadi gegara tudingan dan tuduhan itu. Siapa yang tahu. Maksudnya awal mungkin hanya bergenit ria menggoda. Cuma karena dituding dan dituduh, ya sekalian diwujudkan dan dipercepat saja.
Nah, jika SBY dan AHY ingin baik dan selamat, dengarlah peringatan Menkumham Yasonna Laoly tersebut. Jangan menuding pemerintah begini pemerintah begitu. Itu lagunya Broery Pesolima, Aku begini, Engkau begitu, sama saja. Ini bukan soal lagu. Ini soal keabsahan pengurus partai. Yang menandatangani keabsahan itu, Menkumham. Jaga perasaannya, seperti kalian menjaga perasaan sendiri.
Ujian ketenangan, keahlian dalam menangani masalah dan konflik dari SBY kini diuji. Bagaimana hasil ujian ini. Apakah SBY berhasil menghadapi konflik ini dengan tenang dan mencari strategi yang jitu? Ataukah akan terjebak lagi dengan gaya playing victim dan menuding pemerintah begini pemerintah begitu? Jika masih menuding, Menkumham tidak suka. Dan kalau sudah begitu, keadaan bisa berbahaya.
Ajak dan rangkullah semua pihak untuk bersimpati, bukan antipati. Carilah kawanmu sebanyak mungkin, hindari lawan. Hormatilah Menkumham dan pemerintah, jangan tuding. Kalau demikian, mana tahu ada jalan selamat dan mendapat simpati dari Menkumham.
Jika Menkumham bersimpati, mungkin DPP versi KLB bisa tak mendapat legitimimasi dan legalisasi. Namun, jika pemerintah dan Menkumham dituding dan dituduh, maka antipatilah yang akan dituai. Kalau sudah antipati, bisa saja DPP versi KLB menjadi sah. Bisa saja, Menkumham tidak suka melegalisasi DPP versi KLB, namun karena SBY menuding dan menuduh, yah sekalian saja dibalas dengan menandatangani SK DPP versi KLB tersebut.
Ayo SBY dan AHY, ajaklah ngopi Menkumham itu. Jangan tuding. Nanti, kalau Moeldoko dan Menkumham ngopi, SBY dan AHY yang grogi. Nanti bukan saja Moeldoko, tapi sudah ikut Menkumham mengatakan, saya yang ngopi, kok ada yang grogi. Jika SBY ngopi dengan Menkumham, yakin kita, Moeldoko yang grogi. Ayo siapa duluan ngajak Menkumham ngopi? SBY atau Moeldoko? Diajak saja ngopi, belum tentu Menkumham mau, apalagi tidak diajak.
Ayo ngopi dulu. Santuy dikit. Semoga.
Salam hangat.
Aldentua Siringoringo
