Pada tanggal 1 Pebruari 2021, AHY melakukan Konprensi Pers. Isinya menuding, ada kalangan istana melakukan upaya kudeta atau pengambilalihan jabatan Ketum PD. Lalu dia melayangkan surat ke Presiden Jokowi mengkonfirmasi keterlibatan orang istana dan dukungan Presiden Jokowi tentang hal kudeta tersebut.
Surat ini mengandung dua tuduhan atau tudingan. Menuding dan menuduh Moeldoko sebagai aktor kudeta dan Presiden Jokowi sebagai pendukung aktor tersebut. Jadi membaca surat itu seperti menuduh dan menuding Moeldoko sebagai aktor eksekutor, Presiden Jokowi sebagai aktor intelektualnya. Bisa saja SBY dan AHY menolak pendapat tersebut. Namun kenyataannya, apa yang terjadi?
Presiden lewat Mensesneg memberikan pernyataan, tidak akan membalas suratnya, karena itu adalah masalah internal Partai Demokrat. Apa jawab Moeldoko? Saya ngopi, ada yang grogi, katanya enteng. Ternyata SBY dan AHY tidak sabar. Malah makin beringas. SBY buat pernyataan menuding dan menuduh  Moeldoko, tetapi melakukan split dengan menyatakan Jokowi tidak terlibat. Tetap mencari musuh.
Tudingan dan tuduhan terhadap Moeldoko ini makin jelas dan seakan menantang. Moeldoko adalah seorang prajurit juga. Malah di TNI, Moeldoko lebih tinggi dari SBY. Moeldoko pernah KASAD dan Panglima TNI berpangkat Jenderal bintang empat. Walau SBY yang mengangkatnya sebagai Panglima TNI. SBY tidak pernah KASAD atau Panglima TNI, walaupun dia mantan ajudan Presiden Soeharto.Â
Apakah seorang jenderal dan mantan panglima bisa menerima diperlakukan dan dipermalukan seperti itu? Ternyata tidak, dan KLB Sibolangit 5-7 Maret 2021 sebagai jawabannya. Konkrit. Tuduhan dan tudingan itu dijawab dengan tindakan nyata. Puncak konflik, tuduhan dan tudingan adalah KLB. Kepalang mandi, biarlah basah. Mungkin itu pendapat Moeldoko menjawab itu. Tuduhan, tudingan dan tantangan itu dijawab dengan aksi nyata. Kata dan tuduhan dilawan dengan KLB yang nyata.
Lalu kita buatlah pengandaian yang berlawanan dengan kejadian tersebut. Seandainya Konpresnsi pers tanggal 1 Pebruari 2021 itu tidak ada. Lalu AHY berkirim surat ke Presiden Jokowi minta bertemu untuk konsultasi dan curcol. Atau dengan segala koneksinya meminta bertemu dengan presiden Jokowi. Dulu juga tahun 2019 pernah dilakukan AHY. Bertemu dengan Jokowi, Puan dan bahkan Megawati.
Dengan cara yang elegan itu, misalnya, Jokowi menerima AHY. Lalu AHY menceritakan isu kudeta tersebut dan meminta pak Jokowi untuk membantu AHY dan Partai Demokrat dari gangguan kudeta tersebut. Mungkin pak Jokowi akan membantu dan menenangkan masalah tersebut. Ini hanya pengandaian. Jokowi adalah sosok yang sulit ditebak. Namun etika dan sopan santunnya untuk menjaga hubungan baik patut diakui sangat mumpuni.
Dan jika Jokowi berkenan membantu dan menenangkannya, maka isu itu tidak akan liar dan mungkin akan berkurang dan huru-hara berita kudeta inipun akan menurun, lalu terciptalah perkawanan yang membaik. Namun karena yang terjadi sebaliknya, maka jadilah seperti sekarang.
SBY dan AHY kini meradang. Pemecatan tujuh orang kader senior Demokrat ternyata bukan kemenangan, tetapi menjadi kekalahan. Kawan yang merupakan pendiri partai dan kader senior, dipecat, dan berubah menjadi lawan yang sigap bergerak. Moeldoko yang dituding dan dituduh menjadi berang dan melawan. Dia tidak mau ditekan-tekan. Jokowi yang dianggap merestui kudeta ini diminta konfirmasi keterlibatannya.Â
Apalagi Andy Malarangeng menyebut Moeldoko dapat restu dari Pak Lurah, pasti melukai hati Jokowi. Jokowi juga diciptakan menjadi lawan. Andi Arief berkicau terus. Semua Pengurus Partai Demokrat seakan berlomba menciptakan isu dan pendapat yang memancing permusuhan dan menciptakan lawan. Segala upaya pengurus tersebut menuai hasil. Bermunculan lawan dari mereka.
Dalam tata pergaulan sering mengucapkan pameo tentang kawan dan lawan ini. Seribu kawan tidak cukup, tetapi satu lawan sudah lebih. Apa makna dari pameo tersebut? Carilah kawan sebanyak mungkin. Hindarilah permusuhan dan jangan sampai ada lawan. Sebab kita akan menjalani kehidupan yang baik, jika kawan banyak da nada dimana-mana.
