Jepang Di Pebruari, Dari Mori, Hashimoto, Sakamoto hingga ke Naomi Osaka.
Bulan Pebruari ini banyak yang menarik dari Jepang. Berita tentang Jepang sangat menarik dan penuh kontroversial. Mulai dari pengunduruan diri Yoshiro Mori sebagai Ketua Umum Olimpiade Jepang yang akan digelar bulan Juli 2021 ini. Disusul lagi terpilihnya Seiko Hashimoto menggantikan Yoshiro Mori. Lalu Perdana Menteri Jepang Yoshihide mengangkat Tetsushi Sakamoto menjadi Menteri Kesepian. Dan baru beberapa menit yang lalu, Naomi Osaka menjuarai Grand Slam Australia Terbuka.
Yoshiro Mori.
Ketua Umum Olimpiade Jepang Yoshiro Mori yang berumur 83 tahun mengundurkan diri pada tanggal 12 Pebruari 2021. Ini bisa dianggap sepele, tapi masalahnya menjadi bertele-tele. Hanya karena pernyataan yang seksis menuai protes global.
Mori mengatakan, keterlibatan banyak perempuan bisa memakan waktu karena semua akan meminta kesempatan bicara. Tidak salah ucapannya, mungkin, karena memang dimana-mana permpuan selalu ingin bicara. Mereka dua kali lipat berbicaranya dari laki-laki. Itu sih soal biasa.
Jika kita mengucapkan hal itu, apalagi di Indonesia, entah siapapun yang mengatakannya, belum tentu menjadi masalah. Hanya saja ini diucapkan di Jepang dan oleh seorang Ketua Umum Olimpiade Jepang. Makanya terjadi protes keras. Kalau protes keras seperti itu terjadi di Indonesia, belum tentu Ketua Umum mau mengundurkan diri. Â Tapi karena kejadian itu terjadi di Jepang, maka dia harus mengundurkan diri. Â Yoshiro Mori minta maaf dan mengundurkan diri.
Seiko Hashimoto.
Seiko Hashimoto, seorang Menteri Olimpiade dalam kabinet Jepang. Dia ditunjuk menjadi Ketua Umum Olimpiade Jepang menggantikan  Yoshiro Mori. Dia mundur dari jabatanya sebagai Menteri Olimpiade. Tidak boleh ada jabatan rangkap yang mungkin akan membawa konflik kepentingan.
Ini juga harus terjadi, karena kejadiannya di Jepang. Tidak boleh Menteri Olimpiade merangkap Ketua Umum Olimpiade. Jadi harus memilih. Dia memilih mundur dari Menteri Olimpiade menjadi Ketua Umum Olimpiade Jepang.
Coba kita bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia. Belum tentu mundur dari jabatannya. Presiden dan atau wakil presiden dan menteri disini biasa rangkap jabatan. Kalau di awal pemerintahan periode pertama Jokowi melarang jabatan rangkap, namun ketika Airlangga sebagai menteri terpilih menjadi Ketua Umum Golkar tidak menjadi masalah. Era sebelumnya juga Jusuf Kalla merangkap sebagai Wakil Presiden dan Ketua Umum Golkar di era SBY menjadi presiden tidak masalah.
Tetsushi Sakamoto.
