Pandemi Covid-19 dan Banjir, Kenapa Tidak Dikudeta Saja?

Pandemi Covid-19 ini belum saja reda. Bahkan setiap hari meningkat. Jumlah yang terpapar dan jumlah yang sembuh. Yang meninggal juga terus meningkat. PSBB sudah diberlakukan, PPKM sudah dua tahap, kini mau dilakukan kebijakan mikro di tingkat RT dan RW, sehingga lingkungan kecil bisa diisolasi atau dikarantina.

Banjir terus meningkat. Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta banjir. Banjir meningkat terus. Jumlah kota yang tergenang dan sampai meluap ada yang tinggi air mencapai dua meter. Berbagai kebijakan sudah dibuat. Mitigasi dan antisipasi dilakukan, tetapi banjir tetap meningkat. Jumlah korban dan pengungsian meningkat.

Pandemi Covid-19  meningkatkan jumlah korban. Untuk hal ini sebenarnya pentingnya perlu bangsa  dengan segala komponennya harus berpikir dan mencari solusinya. Sudah setahun Pandemi Covid-19 menjajah dan menguasai dunia ini, termasuk Indonesia, kenapa dibiarkan merajalela? Kenapa tidak ini saja dikudeta ya?

Banjir lagi. Ini sudah seperti rajin dan rutin menguasai dan menjajah kita, apalagi Jakarta setiap tahun. Seperti langganan, dan untuk penanganannya seakan baru belajar saja. Padahal sebagai penguasa rutin datang setiap tahun, harusnya bisa juga dipikirkan secara matang dan terinci bagaimana menghadapi dan mencegah banjir ini. Daripada terus mengganggu dan menjajah kita setiap tahun, kenapa banjir tidak dikudeta saja?

Mungkin bagi pembaca, tulisan ini dianggap aneh. Pandemi Covid-19 dan banjir kok dikudeta? Emangnya Pandemi Covid-19 dan banjir itu Ketua Umum Partai? Yang mau dikudeta adalah Ketua Umum Partai, bukan Pandemi Covid-19 atau banjir. Apa urgensinya Pandemi-Covid-19 dan banjir dikudeta? Nah ini pertanyaan yang baik dan harus disimak dengan cerdas.

Pandemi Covid-19 ini sudah berkuasa di Indonesia ini selama setahun lebih. Kita korban penjajahannya. Korban banyak. Ekonomi kita terseret-seret. Banyak pengangguran. Sektor ekonomi banyak yang lumpuh. Perusahaan tutup. Vaksin harus kita beli dan impor. Vaksin merah putih sedang dibuat, namun vaksin baru selesai  dibuat setelah Pandemi Covid-19 ini nanti reda dan impor vaksin sudah selesai semua.

Banjir juga begitu. Tiap tahun datang. Seakan perkasa tak bisa dilawan dan ditaklukkan. Banjir ini kan bencana alam. Namanya bencana alam, tidak bisa dimarahi. Tidak bisa dimarahi, kok tidak bisa ditangani. Khusus Jakarta, misalnya, Jokowi dan Ahok serta para pendahulunya sudah membuat rencana penanganan dan pencegahan banjir, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana pelaksanaan Ingub yang baru dibuat tahun 2020? Koordinasi pemerintah se Jabodetabek menghadapi banjir bagaimana perencanaannya?

Jika semua Kepala Daerah se Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi bagaimana mengatasi dan mencegah banjir mungkin akan baik. Jangan masing-masing menunjukkan ego daerahnya, kurang kerjasamanya, akhirnya banjir semakin merajalela.

Pengertian 'dikudeta' adalah bagimana menghentikan kekuasaan dan penjajahan yang dilakukan Pandemi Covid-19 dan banjir ini atas rakyat kita dan bangsa kita. Kenapa semua pemangku kepentingan bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, Partai Politik yang ada di bangsa ini bisa duduk bersama memikirkan cara menangani dan mengatasi Pandemi Covid-19 dan banjir ini.

Kapankah semua elemen bangsa ini bisa kompak dan saling mendukung untuk menghadapi Pandemi Covid-19 dan banjir ini. Kapan kita bisa patahkan dominasi Pandemi Covid-19 dan banjir ini? Kenapa tidak masalah ini yang kita perdebatkan, kita viralkan dan kita kudeta saja. Supaya kekuasaan Pandemi Covid-19 ini kita  hentikan.

Jika semua kelompok kepentingan seperti Partai Demokrat hanya memikirkan isu kudeta terhadap Ketua Umumnya saja berhari-hari, apakah partai ini masih ada gunanya? Apa arti dan makna serta kegunaan  perdebatan isu kudeta bagi bangsa ini? Memang apa pengaruhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia kalau Ketua Umum Partai Demokrat diganti? Apa gempa politik yang terjadi jika terjadi Kongres Luar Biasa di Partai Demokrat yang ada aturannya di AD/ART Partai tersebut?

Bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, seandainya Partai Demokrat tiba-tiba ditelan gempa dan tsunami politik, apakah Indonesia langsung bubar? Apakah masalah partai ini sudah menjadi masalah bangsa ini secara keseluruhan? Apakah masalah Partai Demokrat ini jauh lebih penting daripada penanganan Pandemi Covid-19 dan banjir yang sudah banyak menelan korban ini?

Kenapa energi dan segala perdebatan ini tidak dipindahkan kepada pencarian solusi penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 dan banjir saja. Cobalah para elit partai dan pemimpin bangsa untuk berpikir jernih dan mengedepankan kepentingan bangsa. Jangan hanya memikirkan jabatan partai dan kepentingan partainya saja.

Bagaimana kita mengharapkan lahirnya para pemimpin bangsa dari sebuah partai politik yang menyebarluaskan masalah internalnya ke luar. Kenapa tidak memasang barikade soliditas di partainya. Menyeret-nyeret presiden lagi. Bukan saja tidak membantu pemerintah mengatasi Pandemi Covid-19 dan banjir, malah merepotkan, karena harus ikut memikirkan masalah internal partai. Padahal secara sederhana bisa kita sampaikan, jika memang tidak mampu lagi mengelola partainya sendiri dari campur tangan eksternal, pertimbangkanlah membubarkan partai tersebut atau menyerahkannya kepada orang yang lebih ahli. Gitu aja kok repot, meminjam istilah almarhum Gus Dur.

Nah, kembali ke judul tulisan ini. Pandemi Covid-19 dan banjir yang sudah menjajah dan menguasai hajat hidup orang banyak ini harus segera dihentikan. Menurut pasal 33 UUD 1945, Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Sebagian bumi dan air kita ini sudah dikuasai Pandemi Covid-19 dan banjir. Bagaimana kita menghentikannya.

Bisakah pemerintah dengan koalisi partai politiknya menyusun rencana kudeta terhadap Pandemi Covid-19 dan banjir ini? DPR RI dengan semua fraksinya, bisakah menyusun strategi dan pemikiran yang terkonsep dengan naskah akademisnya menyusun RUU Gawat Darurat mengatasi dan menghentikan Pandemi Covid-19 dan banjir yang melanda negeri ini? Daripa sibuk memikirkan Revisi UU Pemilu.  Kalau ini berjalan, maka inilah kudeta yang kami maksudkan untuk menghentikan kekuasaan Pandemi Covid-19 dan banjir ini.

Sudah terlalu kurang ajar Pandemi Covid-19 dan banjir ini menghajar rakyat dan bangsa ini sampai sekarat dan melarat. Apakah masih akan ditambah kekurangajaran para elit partai politik dan DPR  yang tidak perduli dengan masalah bangsa yang besar ini?

Lho, kenapa sampai demikian? Apa tidak kurangajar, jika penanganan Pandemi Covid-19 dan banjir bukan berorientasi kepada penyelesaian masalah bangsa dan mengurangi penderitaan rakyat. Namun semua dihubungkan dengan elektabilitas Pelpres 2024 dan Pilkada Serentak.  Apakah tidak kurangajarnya dan sadisnya kita, termasuk lembaga survey yang mengaitkan penanganan Pandemi Covid-19 dan banjir dengan elektabilitas calon presiden 2024.

Kudeta terhadap Pandemi-Covid-19 dan banjir harus segera dilakukan. Setiap insan republik, semua elemen bangsa termasuk anggota DPR dan Partai Politik segera menyingsingkan lengan, menyusun rencana strategis dengan segala kapasitasnya untuk menghentikan dan mengatasi Pandemi Covid-19 dan banjir.

Bersama kita bisa, kata iklan. Jangan bersama kita korupsi. Tolak korupsi, kata iklannya, tapi melakukan korupsi.  Lebih baik berkata, "Tolak Kudeta", tapi kita lakukan kudeta terhadap Pandemi Covid-19 dan banjir. Ayo bergegas melakukan kudeta terhadap Pandemi Covid-19 dan banjir. Cegah Pandemi Covid-19 dan banjir, urus korbannya. Semoga.

Salam hangat.

Aldentua Siringoringo