Bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, seandainya Partai Demokrat tiba-tiba ditelan gempa dan tsunami politik, apakah Indonesia langsung bubar? Apakah masalah partai ini sudah menjadi masalah bangsa ini secara keseluruhan? Apakah masalah Partai Demokrat ini jauh lebih penting daripada penanganan Pandemi Covid-19 dan banjir yang sudah banyak menelan korban ini?
Kenapa energi dan segala perdebatan ini tidak dipindahkan kepada pencarian solusi penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 dan banjir saja. Cobalah para elit partai dan pemimpin bangsa untuk berpikir jernih dan mengedepankan kepentingan bangsa. Jangan hanya memikirkan jabatan partai dan kepentingan partainya saja.
Bagaimana kita mengharapkan lahirnya para pemimpin bangsa dari sebuah partai politik yang menyebarluaskan masalah internalnya ke luar. Kenapa tidak memasang barikade soliditas di partainya. Menyeret-nyeret presiden lagi. Bukan saja tidak membantu pemerintah mengatasi Pandemi Covid-19 dan banjir, malah merepotkan, karena harus ikut memikirkan masalah internal partai. Padahal secara sederhana bisa kita sampaikan, jika memang tidak mampu lagi mengelola partainya sendiri dari campur tangan eksternal, pertimbangkanlah membubarkan partai tersebut atau menyerahkannya kepada orang yang lebih ahli. Gitu aja kok repot, meminjam istilah almarhum Gus Dur.
Nah, kembali ke judul tulisan ini. Pandemi Covid-19 dan banjir yang sudah menjajah dan menguasai hajat hidup orang banyak ini harus segera dihentikan. Menurut pasal 33 UUD 1945, Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Sebagian bumi dan air kita ini sudah dikuasai Pandemi Covid-19 dan banjir. Bagaimana kita menghentikannya.
Bisakah pemerintah dengan koalisi partai politiknya menyusun rencana kudeta terhadap Pandemi Covid-19 dan banjir ini? DPR RI dengan semua fraksinya, bisakah menyusun strategi dan pemikiran yang terkonsep dengan naskah akademisnya menyusun RUU Gawat Darurat mengatasi dan menghentikan Pandemi Covid-19 dan banjir yang melanda negeri ini? Daripa sibuk memikirkan Revisi UU Pemilu. Â Kalau ini berjalan, maka inilah kudeta yang kami maksudkan untuk menghentikan kekuasaan Pandemi Covid-19 dan banjir ini.
Sudah terlalu kurang ajar Pandemi Covid-19 dan banjir ini menghajar rakyat dan bangsa ini sampai sekarat dan melarat. Apakah masih akan ditambah kekurangajaran para elit partai politik dan DPR Â yang tidak perduli dengan masalah bangsa yang besar ini?
Lho, kenapa sampai demikian? Apa tidak kurangajar, jika penanganan Pandemi Covid-19 dan banjir bukan berorientasi kepada penyelesaian masalah bangsa dan mengurangi penderitaan rakyat. Namun semua dihubungkan dengan elektabilitas Pelpres 2024 dan Pilkada Serentak. Â Apakah tidak kurangajarnya dan sadisnya kita, termasuk lembaga survey yang mengaitkan penanganan Pandemi Covid-19 dan banjir dengan elektabilitas calon presiden 2024.
Kudeta terhadap Pandemi-Covid-19 dan banjir harus segera dilakukan. Setiap insan republik, semua elemen bangsa termasuk anggota DPR dan Partai Politik segera menyingsingkan lengan, menyusun rencana strategis dengan segala kapasitasnya untuk menghentikan dan mengatasi Pandemi Covid-19 dan banjir.
Bersama kita bisa, kata iklan. Jangan bersama kita korupsi. Tolak korupsi, kata iklannya, tapi melakukan korupsi. Â Lebih baik berkata, "Tolak Kudeta", tapi kita lakukan kudeta terhadap Pandemi Covid-19 dan banjir. Ayo bergegas melakukan kudeta terhadap Pandemi Covid-19 dan banjir. Cegah Pandemi Covid-19 dan banjir, urus korbannya. Semoga.
Salam hangat.
Aldentua Siringoringo
