Mohon tunggu...
Albert Chandra
Albert Chandra Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Universitas Mercubuana

Albert Chandra Junior - 41522110044, Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika, PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ETIK UMB - APOLLO, PROF. DR, M.SI.AK

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Diskursus G Peter Hoeflnagels pada Skema "Criminal Policy" di Ruang Publik di Indonesia

20 Juli 2024   22:30 Diperbarui: 20 Juli 2024   22:31 10
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ilmu Tanggapan

Kebijakan kriminal dipandang sebagai ilmu yang mempelajari tanggapan-tanggapan terhadap kejahatan. Tanggapan ini dapat berupa tindakan penal (hukuman) maupun non-penal (seperti rehabilitasi atau pencegahan). Hoefnagels menekankan bahwa untuk setiap tindakan kriminal, harus ada respon yang tepat dan proporsional, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah kejahatan lebih lanjut dan membantu pemulihan korban.

Ilmu tanggapan ini mencakup berbagai strategi untuk mengatasi kejahatan, termasuk penegakan hukum yang adil, program rehabilitasi untuk pelaku, dan dukungan bagi korban. Hoefnagels menekankan pentingnya keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi, karena hukuman yang berlebihan tanpa upaya rehabilitasi dapat mengakibatkan efek jera yang tidak efektif dan memperburuk masalah sosial.

Pencegahan Kejahatan

Fokus utama dari kebijakan kriminal menurut Hoefnagels adalah pencegahan kejahatan. Ini dapat dicapai melalui formulasi kebijakan yang tepat dan efektif. Hoefnagels menekankan pentingnya pendekatan preventif yang mencakup edukasi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan intervensi dini. Pencegahan kejahatan tidak hanya lebih manusiawi tetapi juga lebih efisien dibandingkan dengan penindakan setelah kejahatan terjadi.

Upaya pencegahan mencakup program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral dan hukum, program kesejahteraan sosial yang mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan, serta intervensi dini yang menargetkan kelompok berisiko tinggi. Dengan mencegah kejahatan sejak dini, masyarakat dapat menghemat sumber daya dan mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan.

Penentuan Perilaku Manusia sebagai Kejahatan

Hoefnagels juga menekankan bahwa kebijakan kriminal berperan dalam mendefinisikan dan menentukan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa apa yang dianggap sebagai kejahatan bisa berbeda-beda tergantung pada norma dan nilai sosial yang berlaku.

Kebijakan kriminal harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, dan harus selalu berusaha untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Proses penentuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dengan memahami konteks sosial dan budaya di mana kejahatan terjadi, kebijakan kriminal dapat lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Relevansi di Indonesia

Di Indonesia, konsep kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sangat relevan mengingat tingginya angka kejahatan serta kompleksitas sosial yang ada. Implementasi kebijakan kriminal di Indonesia harus mempertimbangkan beberapa faktor penting yang dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Hoefnagels:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun