Masuknya virus corona ke Indonesia ini juga menyebabkan penerimaan pajak pada tahun ini akan melemah karena efek samping social distancing tersebut. Berdasarkan APBN, realisasi penerimaan pajak tercatat senilai Rp 80,22 triliun atau 4,88 % dari Rp 1.624,57 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, pajak tahun ini tercatat menurun sebanyak 6,86 %. Dirjen pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa wabah virus corona yang menyebar ke seluruh dunia ini menambah tantangan dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun ini.
Di seluruh dunia, banyak negara sedang kesulitan menghadapi wabah Covid  - 19 atau corona virus ini. Semua butuh utang atau dana yang cepat karena tak ada dana yang cukup dalam anggaran untuk menangani wabah.
Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif pembiayaan lain untuk menompang APBN. Pemerintah juga mengetahui bahwa jumlah penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak di tahun ini akan turun akibat pandemi virus corona. Sementara, disisi lain pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghidupkan seluruh segi bisnis, baik UMKM, dan sebagainya yang telah tertekan akibat Covid-19.
Akhirnya Pemerintah Indonesia menambah utang luar negeri, pemerintah merencanakan Rp 405,1 triliun untuk mengatasi wabah. Pemerintah mau tak mau harus mencari utang untuk menutupi tambahan kebutuhan tersebut. Defisit anggaran akan meledak hingga Rp 853 triliun tahun ini, hampi tiga kali lipat dari rencana sebelumnya yaitu RP 307,2 triliun.
Keputusan pemerintah dalam hal menambah utang dama masa wabah covid -- 19 ini berfungsi untuk mencegah pemutus hubungan kerja atau PHK pada para pekerja. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan surat utang baru bertema recovery bond untuk memperkuat likuiditas keuangan dunia usaha dalam menghadapi wabah virus corona.
Penerbitan ini juga bertujuan agar tiap perusahaan memiliki cukup dana dalam menggaji karyawannya, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
ADB atau Bank Pembangunan Asia menyetujui pinjaman sebesar US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 23 triliun kepada Indonesia untuk membantu menanggulangi dampak virus corona.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup berat bagi seluruh aspek terutama  aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi di Indonesia. "Dukungan anggaran ADB akan membantu pemerintah mengatasi tantangan Covid-19 dengan fokus kuat pada kelompok miskin dan rentan.Â
ADB melalui Program Covid-19 Active Response and Expenditure Support (CARES) akan mendukung pemerintah yang ditujukan untuk memperluas program bantuan sosial, meningkatkan sumber daya pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta melindungi sektor produktif dan para pekerja dari kemerosotan perekonomian sperti PHK dan lain lain.
Pendanaan ini berasal dari opsi respons pandemi Covid-19 oleh ADB, yaitu fasilitas dukungan counter cyclical, yang merupakan bagian dari paket $20 miliar yang telah disetujui ADB pada tanggal 13 April untuk membantu negara-negara berkembang.
