Dinamika Impor pangan yang terus diluncurkan oleh pemerintah seakan memborbardir kesenjangan dunia pertanian di Indonesia, sekeras apapun petani berteriak agar pemerintah tidak lagi mengandalkan kekuatan impor tak kunjung dihiraukan, walaupun pemerintah mengetahui bahwa impor berlebih apalagi saat masa panen sangat merugikan pihak petani namun mungkin karena tergiur persenan sehingga mereka terus menutup mata akan hal ini?
Sebagai upaya menyuarakan aspirasi para petani dan peningkatan daya beli masyarakat, tim koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi melakukan diskusi umum membahas tentang Impor VS Daya Beli Masyarakat, kegiatan ini disiarkan secara langsung di berbagai media sosial serta diliput beberapa media mainstream lainnya.
Apa yang dilakukan pemerintah saat ini seakan tidak berpihak kepada rakyat dan petani, keterlambatan perkembangan ekonomi bulan ini 5,1 persen sedangkan tahun lalu dibulan yang sama 5,6 persen sehingga ada penurunan, sedangkan pada kuartal kedua 2018 mencapai 5,27 persen sehingga ada penurunan sekitar 1 persen selama 2 bulan terakhir.
Data ini telah meruntuhkan pernyataan menteri pertanian bahwa Indonesia akan swasembada pangan pada pemerintahan jokowi, sebagaimana data yang ditunjukkan oleh tim sandinomics bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan nasional turun dari 2,8-2,9 persen di 2012-2014 menjadi 2,5-2,6 persen di tahun 2015-2017.
Kita juga mengalami defisit perdagangan, pasalnya pertumbuhan ekspor hanya mencapai 7,52 persen sedangkan pertumbuhan impor 14,06 persen, artinya pertumbuhan kita mengalami stagnasi, bahkan cenderung melambat atau tidak bergerak dibandingkan dengan triwulan kedua, dipicu karena kebijakan kondisi ekonomi kita yang terbilang tidak memiliki progres yang begitu besar contohnya kekhawatiran pemerintah terhadap pelemahan rupiah yang kemudian dibuatlah kebijakan dengan membatasi impor dan menaikkan pajak ternyata tidak begitu efektif.
Kemudian data menunjukkan bahwa Angka Nilai Tukar Petani (NTP) NASIONAL Turun Oktober 2018 sebesar 103,02 atau turun 0,14 % dibandingkan September 2017, Tahun ini pun barang Konsumsi (FMCG) mengalami perlambatan pertumbuhan serius, Hanya 2,7% dari pertumbuhan rata-rata 11 %. Perlambatan pertumbuhan FMCG bukan karena shifting ke online, karena kontribusi online hanya 1%.
Sandiaga Uno selama 2 setengah bulan terakhir di hampir semua wilayah telah melakukan blusukan di berbagai pasar tradisional di seluruh Indonesia dan menemukan ketimpangan dari segi penjual merasakan harga tidak stabil dan pembeli kurang sedangkan dari sisi pembeli harga harga semakin meningkat, dan yang jadi menarik adalah ketika pak Jokowi dalam seminggu terakhir juga melakukan hal yang sama yang menurut pak Jokowi inflasinya masih terbilang berada di angka yang normal.
Sedangkan berbicara daya beli menurut statistik salah satu indikator adalah dari lapangan pekerjaan ada 7 juta pengangguran menurut data BPS sedangkan pekerja itu terbagi lagi secara kategori yakni pekerja temporer (tidak tetap) yang termasuk rentan karena penghasilannya tidak tetap sehingga besar indikasinya bahwa daya belinya rendah, pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga) dengan jumlah 13%.
Seiring dengan itu konsumsi yang ada di masyarakat termasuk fast moving consumer goods mengalami penurunan yang cukup ekstrim, namun banyak yang berargumen bahwa hal itu karena beralih dari pasar konvensional ke online, tapi setelah di analisa memang bahwa online repiti growing tapi belum se-signifikan itu karena masih di kisaran 1% di total market online, jadi konsumen kemana? Yah tidak kemana mana tapi memang konsumsi yang menurun.
Daya beli di kalangan bottom 40% sosial menengah kebawah yang termasuk petani itu menurun, besar kaitannya adalah karena impor pangan yang menyebabkan mereka tidak bisa menjual hasil hasil produksinya sehingga dibutuhkan kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, bukan konglomerat asing.
Sandiaga Uno sebagai Cawapres RI Urut 02 juga sebagai ekonom sukses mengungkapkan penurunan daya beli masyarakat dikarenakan penghasilan masyarakat yang menurun sehingga kuncinya masyarakat harus punya penghasilan yang lebih, sehingga pemerintah harus mampu menghadirkan index lapangan pekerjaan yang merata di seluruh daerah untuk lulusan s1 kebawah.
