Nilai Persatuan Indonesia menjadi sangat penting dalam mengatasi perpecahan politik. Implementasi nilai ini memotivasi calon presiden untuk membangun rekonsiliasi, menghormati keberagaman, dan memastikan keutuhan bangsa dalam kerangka keadilan sosial. Keterbukaan Politik dalamTransparansi dan Akuntabilitas bagi Keterbukaan dan akuntabilitas politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi.Â
Nilai Pancasila mendukung implementasi praktik politik yang terbuka, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan presiden. Dalam kontestasi Pilpres, implementasinya dapat terlihat dari program-program kesejahteraan yang mencakup semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Â Persatuan Indonesia mencerminkan keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa. Dalam Pilpres 2024, implementasinya adalah membangun dan memelihara persatuan di tengah perbedaan.
Contoh: Calon presiden memiliki program pengentasan kemiskinan yang merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan (SARA). Calon presiden mengedepankan dialog antarbudaya dan mendukung kebijakan inklusif untuk menjaga kerukunan antarwarga negara.
3. Ketiga Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dengan mengimplementasikannya dalam Demokrasi yang Substantif.
 Dalam sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, mendorong implementasi demokrasi yang lebih substansial. Para pemimpin politik, terutama calon presiden, diharapkan memahami kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi nasib rakyat.Â
Selain itu Partisipasi Aktif dan Dialog juga ikut andil dalam implementasi Pancasila sebagai Konstruktif Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga partisipasi aktif dan dialog konstruktif. Implementasi nilai ini membawa dampak positif terhadap kualitas politik dan interaksi antar-calon presiden dengan pemilih .
Kerakyatan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara. Dalam Pilpres 2024, implementasinya adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Contoh: Calon presiden mengadakan forum dialog dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendengar aspirasi dan pandangan mereka dalam perumusan kebijakan.
4. Keempat implementasi nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Nilai ini di dalam penerpannya mencakup Pemerataan Kesejahteraan dan Hak Asasi Sosial Sila kelima dengan bunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pemerataan kesejahteraan dan hak asasi sosial. Implementasi nilai ini memandu calon presiden untuk merancang kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi.Â
Adapun yang lainya bisa melakakuan peran tersebut dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan. Keadilan sosial juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Calon presiden perlu mengimplementasikan program-program yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan demi keseimbangan dan keadilan jangka panjang.Â