Mohon tunggu...
Alfredo Ortega
Alfredo Ortega Mohon Tunggu... -

Sumbanese Man

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jadi Presiden, Ahok Tambah Track Record dengan Melawan Kesewenangan BPK

15 April 2016   10:48 Diperbarui: 15 April 2016   12:03 809
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

2. Kenapa BPK menggunakan NJOP di Jalan Tomang Utara dalam auditnya padahal RS. Sumber Waras terletak di Jalan Kyai Tapa Grogol Jakarta Barat? Padahal penetapan Dirjen Pajak, bahwa NJOP Lahan RS Sumber Waras , yang dibeli oleh Pemprov terletak di Jl. Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp.20.7 juta / meter

3. Kenapa BPK dalam LHP nya merekomendasikan DKI mengembalikan tanah sumber waras sesuai NJOP tahun 2014 dimana harga NJOP saat ini sudah lebih besar dari 2014?

4. Kenapa pada pemerintahan sebelum ahok BPK tidak menemukan korupsi pada pemberian ijin KLB yang aturannya tidak jelas dimasa pemerintahan yang lalu?

BPK bukanlah Tuhan yang paling benar, apalagi belakangan sudah terendus gelagat korupsi dari Ketuanya yaitu Harry Azhar Azis  mantan politis golkar yang ternyata namanya dan perusahannya tercantum dalam dokumen panama paper.

Tidak heran ahok sering menyebut ia mau menjadi Presiden RI agar dapat melawan para koruptor yang berbaju pejabat yang dengan jabatanya berbuat sewenang wenang terhadap rakyat, sampai sampai dalam suatu wawancara ia mendoakan pimpinan BPK umur panjang agar bisa melihat ahok jadi presiden. "Salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof Edi. Aku doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik yang enggak bisa buktiin," kata Ahok.

Saya setuju cara untuk mengakhiri polemik ini dengan menyerahkan kepada ahlinya yaitu penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) oleh sebah itu untuk para pembenci ahok yaitu pengamat hukum gadungan agar mendengarkan dan mencerna komentar wakil ketua KPK Saut Situmorang pasca ahok memberikan keterangan di KPK dalam diwawancara oleh TV One terkait Lahan RS Sumber Waras yang menyatakan bahwa belum ada tindak pidana korupsi dalam pembelian Lahan RS. Sumber Waras.

Sebagai Informasi, Pada 12 April 2015 di saat ahok memberikan keterangan di KPK tentang pembelian lahan RS Sumber Waras, 90 Persen pemberitaan di TV One memuat tentang Kasus RS Sumber Waras, meskipun di saat yang sama ada berita tentang Suap Reklamasi, Praperadilan Kasus La Nyla, Pembunuhan Petugas Pajak.

 PERNYATAAN WAKIL KETUA KPK TERKAIT RS. SUMBER WARAS

 Untuk Penjelasan tentang Pembelian Lahan RS. Sumber Waras yang benar dari sahabat di kompasiana dapat dilihat pada link dibawah ini

 Penjelasan Pembelian RS. Sumber Waras

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun