Sanksi Billisan untuk Ganjar, Buntut dari Pernyataannya Siap Menjadi RI 1 yang Tidak Melanggar

"Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri DPP PDI-P untuk meluruskan pernyataannya yang mengatakan siap Menjadi Calon Presiden 2024, jika ada partai yang hendak mengusungnya, yang kemudian disinyalir menjadi kegaduhan diinternal PDI-P, karena Ganjar dianggap sudah Off Side karena mendahului keputusan Partai yang di komandani oleh Ketua Umum pemilik hak preogatif"

Mengapa Ganjar harus mengklarifikasi soal pernyataannya untuk menjadi RI 1, dianggap multitafsir dan dianggap off Side oleh para elite di internal PDI-P? Sementara pernyataan Ganjar Pranowo tidak melanggar kode etik, dan sah-sah saja memberikan pernyataan demikian, jika ada partai yang hendak mengusungnya?

Ganjar Pranowo Hadir ke DPP PDI-P, Senin (24/10) untuk meluruskan pernyataannya soal siap menjadi RI 1 jika ditugaskan oleh partainya untuk menjadi Capres 2024, pernyataan tersebut sontak mendapatkan berbagai reaksi yang beragam, karena sosok Ganjar Pranowo elektabilitasnya selalu berada dilevel atas dibandingkan dengan calon lainnya atau kompetitornya lainnya seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Baca juga: Anies, Prabowo dan Ganjar Adu Kuat Menuju RI 1

Atas Pernyataan Ganjar soal kesiapannya menuju RI 1 jika PDI-P mengusungnya atau jika ada partai lain yang hendak mengusungnya seolah Ganjar memberikan sinyal pada partai politik lainnya, sehingga DPP PDI-P memanggil Ganjar untuk mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap mendahului keputusan Partai yang telah menanuginya.

Atas pernyataan itu pun Ganjar mendapatkan Sanksi Billisan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komaruddin Watubun.

Dikutip dari laman kompas.com, Kami mendapatkan peringatan. Dan sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar, Senin.

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," sembari menunjuk baju seragam merahnya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.

Baca juga: Siap Maju Capres, Ganjar Dinilai Offside

Mendapatkan sanksi berupa teguran Billisan, tidak lantas membuat Ganjar Pranowo mencabut pernyataannya, karena menurut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto pernyataan Ganjar itu tidak melanggar.

Baca juga: Relawan Go-Anies Mungkinkah sebagai Antitesa dari Partai Golkar?

Namun karena Ganjar Pranowo adalah Kader atau kerap disebut sebagai Petugas Partai, maka Ganjar tetap tunduk dan patuh pada keputusan Partai yang di Pimpin Oleh Megawati Soekarno Putri tersebut.

Karena Soal Capres maupun Cawapres keputusan finalnya ada ditangan ibu Mega sebagai ketua Umum PDI-P yang memiliki hak preogatif untuk menentukan Capres dan Cawapres yang hendak diusung pada momentum pemilu tahun 2024.

Sanksi Billisan Peringatan keras atau Kepanikan Elite PDI-P ?

Pertemuan Ganjar Pranowo dengan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto dan ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun berlangsung kisaran satu jam.

Tidak ada pernyataan secara resmi mengenai perbincangan para elite PDI-P, namun yang jelas bahwa hasil dari pertemuan Ganjar dan Elite PDI-P tentang klarifikasi pernyataan Ganjar dan disiplin Partai PDI-P, serta pemberian Sanksi billisan kepada Ganjar untuk taat dan patuh pada aturan dan keputusan partai.

Ganjar pun sebagai Kader Ideologis PDI-P itupun menerima atas sanksi yang diberikan, karena nama besar Ganjar tidak lepas dari proses-proses pendidikan politik di internal partai.

Meski pernyataan Ganjar siap menjadi RI 1 itu tidak melanggar, namun menjadi kode keras bagi Ganjar untuk tidak bermanuver diluar keputusan partai, apalagi membuat pernyataan multi tafsir yang bisa merugikan partainya sendiri.

Atau kemungkinan adanya kepanikan ditubuh PDI-P, karena ketua Umum lebih mendorong Puan Maharani, sebagai kader PDI-P, sekaligus putri dari ketua umum partai yang memiliki hak preogatif.

Ganjar Siap Menjadi Capres PDI-P, Mungkinkah terjadi ?

Sangatlah mungkin jika Ganjar akan direkomendasikan oleh PDI-P, jika ketua umum merestui dan memutuskan soal Capres yang akan diusung.

Tetapi sepertinya Ganjar ditubuh PDI-P belum mendapatkan tempat untuk di Capreskan meski sudah masuk dalam radar yang tidak bisa dipungkiri menjadi bahan diskusi dan perbincangan bagi para elite ditubuh PDI-P.

PDI-P sebagai partai besar dan partai yang sedang berkuasa saat ini, masih belum menentukan soal capres dan cawapres yang keputusannya ada ditangan ketua Umum.

Pernyataan Ganjar yang sudah diklarifikasi dan diberi Sanksi Billisan sudah diterima dengan lapang dada oleh Sosok Ganjar, karena Gubernur Jawa tengah itu sadar bahwa sebagai Kader harus tunduk dan patuh pada keputusan Partai.