Terlepas dari semua itu, isu miring yang sudah menguap ke publik tersebut, tentunya Anas sebagai tokoh publik, harus meluruskan hal-hal yang demikian, karena citranya bisa habis dimakan oleh isu yang akan terus digoreng oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
Kapasitas Abdullah Azwar Anas, menjadi Menpan RB, sudah di rasa cocok, karena kinerja selama memimpin kabupaten Banyuwangi dua periode, dinilai oleh Presiden Jokowi, bahwa Anas cukup pantas menduduki jabatan tersebut.
Skandal panas Anas, sangat mungkin kembali diisukan untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai seorang menteri, apalagi jabatan Menpan RB banyak para tokoh lain yang juga menghendakinya.
Dikutip dari laman kompas.com, Jokowi meminta agar Anas melakukan reformasi birokrasi secara cepat saat menjadi Menpan-RB.
Selain itu, Anas diminta menjadikan birokrasi pemerintah lebih melayani dan disiplin.
"Sekali lagi PAN-RB. RB-nya reformasi birokrasi. Jadi digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi," tegas Jokowi.
Menjadi Menpan RB dan Digitalisasi Birokrasi
Dipercaya menjadi Menpan RB, Anas sudah memiliki rancangan soal birokrasi, apalagi saat ini birokrasi sudah terdata dalam sistem Digitalisasi.
Kecepatan dan ketepatan dalam sistem Reformasi Birokrasi menjadi salah satu pekerjaan yang harus dituntaskan, tentunya Anas juga mengacu pada arahan presiden Jokowi.
Pentingnya pembenahan dalam sistem Digitalisasi, sudah menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan, sebab saat ini perubahan dan perkembangan yang ditopang oleh digitalisasi menjadikan kinerja lebih cepat dan efektif dan tentunya lebih efektif dan efisien.
Dengan demikian, skandal panas Azwar Anas tersebut sebenarnya sudah usang, kembali mencuat karena ada pihak-pihak yang iri dan sakit hati, sehingga tidak menghendaki Anas menjadi menteri.
