Dana pensiunan seumur hidup untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selama kerja lima tahun lamanya, tidakkah menjadi beban Keuangan negara?Â
Itulah yang kerap dipertanyakan oleh masyarakat, karena pejabat politik itu menerima pensiunan, meski kerjanya hanya lima tahun lamanya, bahkan Pensiunannya seumur hidup yang sudah diatur dalam undang-undang.
Dikutip dari laman suara.com, Sesuian dengan aturan yang telah dibuat Keputusan tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara pada pasal 17-18.
Pada pasal 17 diatur bahwa apabila penerima pensuanan [DPR] meninggal maka istri sah atau suami sah berhak mendapatkan uan pensiaun.
Pasal 18 mengatur pemberian pensiun kepada janda/duda dari almarhum anggota DPR.
Sementara pada pasal 19 mengatur bahwa jika pensiun tak memiliki suami/istri, maka bisa diwariskan kepada anak pertama sebelum berusia 25 tahun.
Dikutip dari laman kompas.com, Menurut direktur utama PT Taspen Iqbal Lantaro mengatakan uang pensiunan anggota DPR yang tidak merangkap jabatan sebesar 2,52 juta rupiah.
Sementara Untuk anggota DPR satu periode uang pensiunnya Rp 3,2 juta. Uang THT-nya sekitar Rp 15 juta," ujar Iqbal dalam acara penyerahan uang pensiun dan THT kepada anggota DPR dan DPD yang tak lagi menjabat di periode 2019-2024.
Dan paling besar uang pensiunan DPR RI sebesar 3,8 juta rupiah, Uang pensiun dibayarkan perbulan sampai dia (anggota DPR dan DPD RI) meninggal. Kalau ada istrinya dilanjutkan ke istrinya," katanya lagi.
Justru inilah yang kemudian menurut warga net, uang pensiunan anggota DPR RI yang membebani APBN.
Memang menjadi anggota Legislatif tidaklah mudah, disamping harus masuk menjadi anggota partai politik, mereka juga harus bertarung memperebutkan simpati dan empati rakyat untuk dipilih menjadi wakil rakyat.
