"Polemik pejabat negara yang membagikan minyak goreng, sekaligus di tunggangi kepentingan kampanye untuk putrinya nyaleg kini tengah menjadi sorotan masyarakat luas, pasalnya ajian mumpung ini di manfaatkan sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan bagi kelompoknya"
Sudah tidak heran lagi ketika pejabat publik sekaligus merangkap menjadi ketua partai politik, karena itu adalah bagian dari strategi untuk mencari masa dan suara.
Baru-baru ini menteri perdagangan Zulkifli Hasan tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas, karena diketahui pada Sabtu, 09/07/22 mendag melakukan kunjungan ke Lampung dalam rangka melakukan sosialisasi migor Curah yang hargany murah sekaligus bagi-bagi migor sambil kampanye politik untuk sang putri.
Polemik medag bagi-bagi migor sambil kampanye caleg untuk putrinya ini mendapat banyak cibiran dari warga net, karena Mendag di anggap pakai aji mumpung, yakni mumpung jadi menteri sekaligus ketua partai.
Memang menjadi polemik tersendiri ketika pejabat publik merangkap jabatan sekaligus, karena tidak bisa dipungkiri tugas Mendag di samping menjadi seorang menteri yang harus membantu tuga-tugas presiden, disisi yang lain beliau juga status aktif menjadi ketua partai, disinilah terjadi tumpang tindih antara tugas negara dan kepentingan partai politik.
Dikutip dari laman kompas.com, menurut Darmawan, sebenarnya polemik rangkap jabatan ini sudah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pejabat publik dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, atau komisaris/direksi perusahan swasta atau organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Sementara partai politik bukanlah lembaga negara yang "sama sekali tidak ada kaitannya" dengan tugas-tugas kenegaraan.
Ajian Mumpung Mendag
Mumpung jadi menteri disatu sisi, di lain sisi mumpung jadi ketua partai politik, mendorong putrinya menjadi pejabat publik memang tidaklah salah.
Tetapi ketika mendorong kader partai politik siapapun itu dengan menggunakan uang rakyat, jelas hal tersebut menjadi sorotan bahkan menjadi cibiran banyak masyarakat.
Disinilah sebetulnya Mendag harus betul-betul profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Hakekatnya tidak hanya berlaku pada Mendag saja, para pejabat publik yang belum terekspos pun, penulis kira juga cukup banyak dengan menggunakan aji mumpung.
Bagi-bagi minyak goreng curah yang sudah ditengarai akan dijadikan minyak goreng murah, akhirnya mengundang pro dan kontra.
Meski presiden Jokowi sudah mengingatkan untuk fokus pada penurunan harga minyak goreng untuk kepentingan masyarakat kelas menengah kebawah, namun indikasi mencampuradukkan problem negara dengan cara menunggangi untuk tujuan tertentu yang didalamnya ada unsur kepentingan politik yang tak bisa dihindari.
Agenda terselubung untuk kepentingan legislasi
Musim politik memang masih cukup jauh, sesuai dengan aturan PKPU, bahwasanya agenda pemilihan umum ini, akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Tetapi agenda politik jauh-jauh hari sebelum pemilu itu dilaksanakan tentu para tokoh politik sudah mulai turba melakukan sosialisasi, mencari simpati dan empati, serta untuk mendapatkan hati rakyat supaya memilih dan mengantarkan para penganten politik untuk bisa duduk di ruang AC yang menyejukkan.
Kesempatan inilah yang sepertinya sedang terbaca oleh masyarakat, Mendag di anggap menggunakan kewenangannya yang terfokus ke minyak goreng menjadi agenda terselubung untuk membangun kekuatan politik pada pemilu 2024.
Lantas menjadi sebuah tanda tanya, apa ia minyak goreng curah dalam kemasan 1 liter di bandrol dengan harga 14.000 rupiah? Atau ada agenda lain yang hendak dilakukan oleh pak menteri yang masih belum tercium dan terbaca oleh publik.
Politik minyak goreng sepertinya menjadi senjata ampuh bagi Mendag mendorong kader-kader dari partainya untuk melenggang ke kursi empuk, mulai dari tingkat daerah, propinsi sampai pada tingkat pusat.
Sangat tidak dipungkiri agenda terselubung sudah dirancang dan dibangun sedemikian rupa, salah satunya migor Curah harga murah, kebutuhan rakyat yang parah, secara ekonomi, bisa dijadikan alat untuk meraup simpati publik.
Semoga saja pak Mendag bisa memposisikan diri, baik sebagai menteri perdagangan maupun sebagai ketua partai.
