Darurat: NIK sampai Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi Beredar Luas di Dunia Maya

"Problem kobocoran data bukanlah masalah sepele, apalagi data milik Presiden RI yang merupakan orang nomor satu di Negeri ini, tentu hal tersebut merupakan problem yang harus diselesaikan sebaik mungkin oleh pemerintah, lebih khusus lagi oleh Kementerian komunikasi dan Informasi (menkominfo)"

Baru-baru ini data pribadi milik presiden RI menjadi bola liar didunia Maya, pasalnya data pribadi presiden bocor yang Nomor Induk Kependudukannha lengkap 16 digit beredar didunia media sosial.

Beredarnya NIK presiden Jokowi di Twitter, tentu menjadi sorotan publik, yang dengan NIK tersebut akhirnya bisa mengakses sertifikat vaksinasi milik presiden RI.

Menguapnya data presiden ke ruang publik, menjadi tanda tanya besar sebagian masyarakat, dimana para pembocor dengan sangat mudahnya mendapatkan NIK dan sertifikat Vaksin milik orang nomor satu di negeri ini.

Milik presiden saja sangat mudah di dapatkan dan beredar luas dengan cepat di dunia Maya, bagaimana dengan warga biasa, yang datanya beredar kemana-mana, bahkan data tersebut bisa di gunakan untuk mendapatkan Pinjaman online, sehingga akan berdampak pada pemilik asli yang tidak tahu menahu itu.

Terlepas ada unsur politisasi, dan keamanan menjaga data, tapi faktanya bahwa NIK dan Sertifikat vaksin milik presiden menjadi bola liar yang harus diselesaikan secepat mungkin, bahkan pelaku yang mengunggah presiden juga harus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan, karena itu telah mengunggah hak hang privasi terutama data milik presiden sebagai kepala Negara.

Para pihak pun harus segera turun tangan untuk menyelesaikan hal tersebut, dan sangat kurang elok jika hanya saling mengalahkan satu sama lain, bahkan menyalahkan antar lembaga, dengan membuat kambing hitam sebagai pesakitan.

Sertifikat Vaksin milik presiden yang beredar luas didunia Maya, sumber : tribunews.com

Berkaitan dengan bocornya data presiden yang viral akhir-akhir ini, mendapatkan sorotan secara luas oleh masyarakat, dimana data yang sangat privasi dan milik orang nomor satu pula harus beredar didunia Maya.

Menanggapi hal tersebut ketua DPR RI Puan Maharani pun angkat bicara soal kebocoran data milik orang nomor satu di negeri ini.

Dilansir dari kompas.com, "Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal," kata Puan dalam siaran pers, Jumat (3/9/2021).

Puan Maharani selaku ketua DPR RI, mengingatkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) yang sudah lama dibahas dengan DPR, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.

Peristiwa bocornya data pribadi presiden ini, tentu menjadi tanda tanya besar atas keamanan data pribadi masing-masing warganya, seperti yang disampaikan oleh mbak Puan, panggilan akrab Puan Maharani, data presiden saja bisa di colong, apalagi data warganya, tentu sangatlah mungkin untuk diambil, bahkan tidak sedikit peristiwa kebocoran data itu menyebabkan pemiliknya mendapatkan sengsara, karena tanpa disadari namanya sudah terdaftar di Pinjol ilegal.

Dari peristiwa bocornya data presiden di ruang publik ini, menjadi sebuah catatan dan pembelajaran bagi kita semua, dan lebih khusus lagi pada pemerintah untuk memperbaiki sistem pendataan yang menyeluruh dengan tingkat keamanan yang memadai, sehingga data seluruh warga Nusantara ini aman dan tidak membuat resah.

Maka sudah seharusnya pemerintah mempercepat dan merampungkan RUU PDP, beserta dengan sanksi bagi para pelaku yang dengan mudahnya nyolong data dan digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya.