"Problem kobocoran data bukanlah masalah sepele, apalagi data milik Presiden RI yang merupakan orang nomor satu di Negeri ini, tentu hal tersebut merupakan problem yang harus diselesaikan sebaik mungkin oleh pemerintah, lebih khusus lagi oleh Kementerian komunikasi dan Informasi (menkominfo)"
Baru-baru ini data pribadi milik presiden RI menjadi bola liar didunia Maya, pasalnya data pribadi presiden bocor yang Nomor Induk Kependudukannha lengkap 16 digit beredar didunia media sosial.
Beredarnya NIK presiden Jokowi di Twitter, tentu menjadi sorotan publik, yang dengan NIK tersebut akhirnya bisa mengakses sertifikat vaksinasi milik presiden RI.
Menguapnya data presiden ke ruang publik, menjadi tanda tanya besar sebagian masyarakat, dimana para pembocor dengan sangat mudahnya mendapatkan NIK dan sertifikat Vaksin milik orang nomor satu di negeri ini.
Milik presiden saja sangat mudah di dapatkan dan beredar luas dengan cepat di dunia Maya, bagaimana dengan warga biasa, yang datanya beredar kemana-mana, bahkan data tersebut bisa di gunakan untuk mendapatkan Pinjaman online, sehingga akan berdampak pada pemilik asli yang tidak tahu menahu itu.
Terlepas ada unsur politisasi, dan keamanan menjaga data, tapi faktanya bahwa NIK dan Sertifikat vaksin milik presiden menjadi bola liar yang harus diselesaikan secepat mungkin, bahkan pelaku yang mengunggah presiden juga harus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan, karena itu telah mengunggah hak hang privasi terutama data milik presiden sebagai kepala Negara.
Para pihak pun harus segera turun tangan untuk menyelesaikan hal tersebut, dan sangat kurang elok jika hanya saling mengalahkan satu sama lain, bahkan menyalahkan antar lembaga, dengan membuat kambing hitam sebagai pesakitan.
