Pada 14 Februari 2024, Bangsa Indonesia akan menyambut hajatan besar negara, yakni Pemilu yang diadakan tiap lima tahun sekali. Sebagai negara demokrasi, Pemilu merupakan sarana penting untuk menentukan pemimpin yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan negara maupun daerah dalam 5 tahun ke depan.
Sejak era Reformasi, terhitung Bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilu langsung sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada pelaksanaannya, hajatan akbar nasional tersebut tak hanya berdampak pada bidang politik nasional, melainkan juga bidang ekonomi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan, baik sebelum, saat, hingga pasca Pemilu dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.
Dampak Langsung Pemilu Di Bidang Ekonomi
Dampak langsung yang ditimbulkan dari Pemilu di bidang ekonomi dapat dilihat dari sisi belanja pemerintah. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2023), pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp71,31 triliun guna keperluan Pemilu 2024, yang terbagi ke dalam tiga tahun anggaran. Pembagian anggaran Pemilu 2024 secara rinci, yaitu Rp3,07 triliun pada 2022, Rp30,05 triliun pada 2023, dan Rp38,19 triliun pada 2024.
Anggaran Pemilu tersebut dialokasikan kepada KPU sebesar 63,27%, Bawaslu sebesar 27,28%, serta Kementerian dan lembaga (K/L) terkait sebesar 9,45%.
Sebagai informasi, anggaran pemilu 2024 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pada pemilu 2019, anggaran pemilu ditetapkan sebesar Rp45,30 triliun.
Menurut Analisis Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pelaksanaan anggaran Pemilu 2024 diperkirakan mampu mendorong kenaikan PDB sebesar 0,08% hingga 0,11%. Hal tersebut didasarkan pada statistik historis dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan.
Dana pemilu yang telah dianggarkan oleh pemerintah, tak semata berdampak pada peningkatan PDB. Lebih dari itu, mampu meningkatkan serapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat, khususnya yang terlibat dalam produksi surat suara, sortir dan pelipatan surat suara, distribusi surat suara, serta badan ad hoc penyelenggara pemilu.
Adapun badan ad hoc penyelenggara pemilu, yakni meliputi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), Pantarlih, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), serta petugas penanganan ketentraman, ketertiban, keamananan di tempat pemungutan suara (TPS).
Dampak Tidak Langsung Pemilu Di Bidang Ekonomi
Dampak tidak langsung perhelatan pemilu di bidang ekonomi dapat dilihat melalui pengeluaran lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari aktivitas kampanye.
Penyediaan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan kampanye yang melibatkan massa mendorong berbagai aktivitas produksi di beberapa sektor. Menurut Studi Dampak Pemilihan Umum 2014 terhadap Indikator Makroekonomi yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, sektor-sektor yang berkaitan dengan kegiatan kampanye meliputi industri kertas dan percetakan, industri tekstil dan pakaian, industri transportasi dan telekomunikasi, industri manufaktur, hotel dan restoran, serta jasa periklanan.
Menurut Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), konsumsi LNPRT diproyeksi naik menjadi 6,57% di 2024 sebagai dampak dari pengeluaran calon legislatif (caleg). Proyeksi tersebut diperoleh berdasarkan estimasi kasar dari asumsi pengeluaran caleg DPR sebesar Rp1 miliar per orang dan caleg DPRD sekitar Rp200 juta.
Lebih lanjut, dampak perhelatan kampanye maupun pelaksanaan pemilu merembet ke peningkatan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan kegiatan kampanye. Meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Mengutip dari Media Keuangan Kemenkeu (1/10/2023), Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai dampak pemilu akan mulai terasa pada akhir tahun 2023 hingga triwulan I tahun 2024. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan bahwa perhelatan Pemilu akan meningkatkan konsumsi Masyarakat sekitar 0,21% di 2024.
Adapun menurut Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) per 12 Januari 2024, total pengeluaran kampanye dari 18 partai politik, yakni berjumlah Rp 222,79 miliar.
Â
REFERENSI:
Amru, A. F., & Dartanto, T. (2014). Dampak Pemilihan Umum 2014 terhadap Indikator Makroekonomi. Jakarta: LPEM FEUI.
Komisi Pemilihan Umum. (2024). Diakses dari: https://www.kpu.go.id/dmdocument/1705217843V2%20PRESS%20RELEASE%20PENERIMAAN%20LADK%20PERBAIKAN%20PARPOL.pdf
Media Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). Diakses dari: https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi
Media Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). Diakses dari: https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemilu-serentak-berpotensi-genjot-perekonomian-indonesia-2024
Media Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). Diakses dari https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sambut-pesta-demokrasi-ingat-jaga-stabilitas
