Pada 14 Februari 2024, Bangsa Indonesia akan menyambut hajatan besar negara, yakni Pemilu yang diadakan tiap lima tahun sekali. Sebagai negara demokrasi, Pemilu merupakan sarana penting untuk menentukan pemimpin yang akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan negara maupun daerah dalam 5 tahun ke depan.
Sejak era Reformasi, terhitung Bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilu langsung sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada pelaksanaannya, hajatan akbar nasional tersebut tak hanya berdampak pada bidang politik nasional, melainkan juga bidang ekonomi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan, baik sebelum, saat, hingga pasca Pemilu dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.
Dampak Langsung Pemilu Di Bidang Ekonomi
Dampak langsung yang ditimbulkan dari Pemilu di bidang ekonomi dapat dilihat dari sisi belanja pemerintah. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2023), pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp71,31 triliun guna keperluan Pemilu 2024, yang terbagi ke dalam tiga tahun anggaran. Pembagian anggaran Pemilu 2024 secara rinci, yaitu Rp3,07 triliun pada 2022, Rp30,05 triliun pada 2023, dan Rp38,19 triliun pada 2024.
Anggaran Pemilu tersebut dialokasikan kepada KPU sebesar 63,27%, Bawaslu sebesar 27,28%, serta Kementerian dan lembaga (K/L) terkait sebesar 9,45%.
Sebagai informasi, anggaran pemilu 2024 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pada pemilu 2019, anggaran pemilu ditetapkan sebesar Rp45,30 triliun.
Menurut Analisis Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pelaksanaan anggaran Pemilu 2024 diperkirakan mampu mendorong kenaikan PDB sebesar 0,08% hingga 0,11%. Hal tersebut didasarkan pada statistik historis dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan.
Dana pemilu yang telah dianggarkan oleh pemerintah, tak semata berdampak pada peningkatan PDB. Lebih dari itu, mampu meningkatkan serapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat, khususnya yang terlibat dalam produksi surat suara, sortir dan pelipatan surat suara, distribusi surat suara, serta badan ad hoc penyelenggara pemilu.
Adapun badan ad hoc penyelenggara pemilu, yakni meliputi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), Pantarlih, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), serta petugas penanganan ketentraman, ketertiban, keamananan di tempat pemungutan suara (TPS).
Dampak Tidak Langsung Pemilu Di Bidang Ekonomi
Dampak tidak langsung perhelatan pemilu di bidang ekonomi dapat dilihat melalui pengeluaran lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari aktivitas kampanye.
