Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang masih belum dapat teratasi dari era salah satu rezim hingga rezim berikutnya. Padahal, kemiskinan merupakan akar masalah dari berbagai hal. Tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan permintaan agregat juga menurun. Hal tersebut dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi tidak hanya berdampak kepada ekonomi secara makro, tetapi juga isu sosial. Kriminalitas menjadi salah satu isu sosial yang ditimbulkan oleh kemiskinan. Seseorang yang berada pada kondisi miskin, memiliki kemungkinan tinggi untuk melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di Indonesia, indikator dalam mengukur kemiskinan mengacu pada metode perhitungan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan pendekatan pengeluaran minimum untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak.
Seseorang dikatakan miskin apabila pengeluaran rata-rata per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Sebagai informasi, garis kemiskinan merupakan nilai Rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan
Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu negara, termasuk juga Indonesia, kerap kali dihubungkan dengan tingginya tingkat pengangguran sebagai akibat dari tidak seimbangnya antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah orang yang mencari kerja. Bila digali hingga ke akar masalahnya, maka hal yang menyebabkan kemiskinan sulit teratasi karena rendahnya investasi, dalam hal ini adalah investasi langsung.
Investasi langsung memainkan peranan penting dalam pengurangan kemiskinan. Semakin banyak investasi langsung yang tercipta, maka semakin banyak pula potensi lapangan pekerjaan yang tersedia.
Di Indonesia, peran warga domestik dalam investasi langsung bisa dibilang masih sangat rendah. Sehingga diperlukannya peran asing dalam investasi langsung. Investasi langsung yang berasal dari pihak asing dapat disebut sebagai penanaman modal asing (PMA).
Menurut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2023, penanaman modal asing (PMA) yang terealisasi adalah sebesar Rp 571,10 triliun atau setara 54,98% dari keseluruhan realisasi investasi. Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 467,70 triliun.
Sebagai informasi, PMA ke Indonesia pada kurun waktu 2015-2017 mengalami tren peningkatan. Mulai sebesar Rp 365,90 triliun pada 2015 menjadi Rp 430,50 triliun pada 2017. Setelah 2017, PMA yang masuk ke Indonesia cenderung fluktuatif hingga menjadi Rp 412,80 triliun pada 2020. Selanjutnya, kembali meningkat hingga menjadi Rp 654,40 triliun pada 2022, dan menurun pada 2023 menjadi Rp 571,10 triliun.
