Artikel kompas pada 04/04/2024 dengan judul 'Otorita IKN Sambut Baik Pembangunan Kereta Cepat Trans-Borneo' merupakan salah satu contoh dan studi kasus dari pembahasan peran media yang telah penulis sebut diatas. Pada artikel ini, keseluruhan tulisan hanya memberikan informasi mengenai rencana rencana pembangunan kereta berkecepatan tinggi high speed train Trans-Borneo yang diprakarsai perusahaan infrastruktur Brunei Darussalam. Artikel ini menuliskan pula pendapat dari perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menuliskan bahwa pembangunan ini berpeluang menyediakan aksesibilitas yang lebih baik ke pasar regional dan internasional, lapangan kerja, investasi, dan kualitas hidup yang lebih baik membawa multiplier effect bagi penyediaan lapangan pekerjaan serta pengembangan berbagai industri dan akses pasar IKN sebagai global city akan berperan penting dalam pengembangan ekonomi bagi tiga negara ASEAN, Indonesia, Brunei dan Malaysia.
      Artikel ini tidak menjadi sebuah artikel yang membahas lebih lanjut mengenai rencana pembangunan ini. Bagaimana prosesnya, bagaimana nantinya efek pembangunannya selain efek positif yang didapat, bagaimana implikasi nya kepada IKN yang pada artikel dijelaskan bagaimana efek positifnya dan sebagainya, padahal pada proposal rencananya, pembangunan HSR ini tidak sampai IKN, hanya sampai Balikpapan. Artikel ini tidak membahas mengenai dampak pembangunan ini dilihat dari kacamata dan pandangan lain. Hanya menjadi media yang menyampaikan informasi 'As Is'. Padahal media bisa menjadi sumber dari pandangan lain dan opini kepada rencana pembangunan ini atau juga bisa saja membahas mengenai perkataan OIKN dikaitkan dengan proposal pembangunan atau bahkan memberikan kritik mengenai apakah sebenarnya pembangunan ini berdampak sebegitu besarnya kepada pembangunan desa atau pembangunan berkelanjutan dari desa yang memiliki komposisi kewilayahan sangat besar pada pulau Kalimantan.
Penutup dan Alternatif
      Pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus dan sudah walau tak sepenuhnya memiliki wawasan yang berkelanjutan. Keseriusan dari pemerintah untuk bisa membangun desa agar bisa segera keluar dari garis kemiskinan merupakan prioritas yang sangat penting. Namun masih banyak kebijakan yang dirasa tidak berwawasan berkelanjutan, atau bahkan kebijakan yang malah terkesan 'menganaktirikan' atau seperti berpaling dan mengaburkan program pembangunan dari desa.
      Media dalam perannya kepada pembangunan dari desa pada dewasa ini kita lihat menjadi salah satu tombak utama dalam penyampaian informasi dan pemberitaan mengenai program dan kebijakan pembangunan serta pemberitaan usaha dan pencapaian dari program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Padahal media terutama media nasional memiliki sumberdaya yang cukup untuk bisa berperan lebih kepada pembangunan daripada 'hanya' menjadi penyampai informasi saja. Jurnalisme yang berdasar pada pemikiran dan opini kritis menjadi sebuah alternatif yang bisa dan sudah seharusnya dilakukan oleh media kita baik oleh lembaganya atau oleh individu didalamnya. Melakukan pencarian informasi pada daerah yang belum atau masih tidak maksimal program pembangunannya, menuliskan berita mengenai desa yang masih belum terbangun atau programnya mengalami kendala, hingga menuliskan opini dan pandangan yang lebih luas dari pembangunan terutama yang menyangkut pembangunan desa, bahkan bisa memberikan kritik kepada pemerintah untuk kepentingan pembangunan nasional dari desa yang berwawasan kelanjutan pada kehidupan sosio-ekonomi maupun fisik dari desa.
Referensi
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H