      Seperti yang dituliskan pada artikel Tempo, salah satu masalah utama yang memiliki keterkaitan dengan tak efektifnya koordinasi ini adalah masalah konektivitas, dalam hal ini internet, yang tidak merata pada seluruh daerah. Terutama pada daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP). Selanjutnya yang dituliskan oleh Detik adalah masalah kemampuan dan keadaan masyarakat itu sendiri yang masih banyak merupakan warga yang hidup pada garis kemiskinan yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bantuan sosial negara.
      Keseluruhan masalah dan implikasi serta keadaan ini sudah sepatutnya menjadi basis data dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Media disini dapat penulis katakan sangat berperan dalam proses penyampaian informasi mengenai masalah pembangunan atau pemberitaan dari kebijakan apa yang dikaji dan dilakukan pemerintah merihal dari pembangunan desa ini.
Pembahasan Utama
      Menilik tulisan yang ditulis oleh website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulai Morotai, Pembangunan desa juga bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya saja, tetapi juga meningkat kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, sumber daya masyarakat desa, atau berbagai poin dalam SDGs Nasional. Dimana SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau goals. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan.
      Kata kunci yang dapat kita temukan adalah pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan berwawasan berkelanjutan ini yang harus menjadi dasar dari seluruh program pembangunan desa secara nasional.
      Tak bisa dipungkiri, pemerintah sebenarnya sudah mencarikan solusi untuk bisa melakukan proses pembangunan desa dengan prinsip ini. Sebagai contoh pada Artikel yang ditulis media Kemenko PMK menuliskan bahwa Kemenko PMK bersama Bappenas telah mengkaji dan menyiapkan alokasi hasil rekapitulasi program sektoral perdesaan pada tahun 2023 tercatat 11,4 trilliun rupiah.Â
Dan kebijakan yang berasal alokasi dana ini digunakan untuk percepatan sertifikasi badan hukum BUM Desa agar mampu mengakses permodalan dan kerjasama dengan stakeholder lain. Sebagai contoh disini diinformasikan yaitu usaha pembangunan Desa Wisata, Desa Digital, dan Desa Cerdas yang keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan tetap mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup, perubahan iklim dan ancaman bencana.
      Dilain media, Detik menyampaikan pembahasan mengenai pencapaiannya dalam melakukan graduasi atau pengilangan dari data KPM Bansos untuk 11.260 Keluarga pada periode Januari-Maret 2024. Hal ini dicapai dengan adanya sebuah program kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Sosial yaitu Program pemberdayaan masyarakat melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Penulis menilai program yang dijalankan kementerian sosial ini sangat bermanfaat jika kita mengaitkan konteks pembangunan berkelanjutan kepada desa. Perlu diketahui sebelumnya pada desa memiliki banyak warga yang masih hidup dibawah garis kemiskinan sehingga banyak dari mereka yang merupakan KPM Bansos. Program PENA ini dijalankan dengan skema penerima manfaat PENA akan mendapat bantuan modal untuk pembelian barang dan bahan baku. Selain itu juga dibantu dalam bidang pengemasan produk, pemasaran dan pengelolaan keuangannya. Namun salah satu kekurangannya adalah PENA ini menyasar pada masyarakat yang memiliki usaha yang sudah eksisting.
      Keseluruhan kebijakan tadi sebenarnya sudah memiliki hasil dan dampak yang dituliskan pada pemberitaan media terkait. Contohnya adalah untuk program PENA selain berhasilnya graduasi pada KPM, pencapaian secara detail dicontohkan oleh contoh pengrajin minyak kayu putih di Pulau Buru, Maluku yang lokasinya sangat jauh dari Ambon. Namun berkat bantuan Kemensos dalam memenuhi standar kualitas dan pengemasan, maka produk kayu putih Pulau Buru ini sekarang sudah bisa dipasarkan di Krisna oleh-oleh Bali. Serta pedagang kue kering di Surabaya dengan merk 'Diah Cookies' awalnya hanya dijual Rp 10.000 per kemasan. Tapi berkat peran Kemensos melalui para designer yang tergabung dalam Tata Rupa Nusantara perlahan kemasannya semakin bagus, kualitas rasanya semakin enak, dan mampu dijual pada Rp. 60.000 per kemasan. Contoh lain dalam kebijakan Kemenko PMK yaitu pada Desa Karanglo, Kabupaten Klaten yang berinovasi dengan menggunakan bahan sampah menjadi berbagai model tas. bukan hanya meningkatkan pendapatan dari desa saja, melainkan juga berdampak baik pada lingkungan.
      Lebih khusus dalam masalah koordinasi, dimana konektivitas jaringan merupakan sebuah masalah didalamnya. Diberitakan oleh Tempo telah dilakukan usaha untuk mengatasi tantangan ini. Yaitu pembangunan BTS atau menara jaringan terestrial internet oleh Kemenkominfo yang pada artikelnya sudah mencapai angka 4990 menara pada periode 2023. Pembangunan ini difokuskan pada pulau-pulau di seluruh Indonesia yang masuk kedalam daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP).
      Dalam hal peran media ini, penulis merasa media disini perannya sangat berat pada penyampai informasi dan pemberitaan atau sebagai laporan kepada masyarakat dari permasalahan, program, serta pencapaian dari apa yang disebut sebagai pembangunan desa. Penulis secara pribadi merasa tidak ada yang salah dengan hal ini karena memang salah satu 'pekerjaan' dari media memang melakukan pemberitaan dan penyampaian informasi. Namun penulis merasa media masih kurang menjadi sebuah wadah dari opini dan kajian baik secara kelembagaan media itu sendiri atau dari individual. Peran media yang 'diperluas' ini menurut penulis memiliki dampak yang bisa menjadi sebuah 'sumber' pengambilan kebijakan pembangunan pemerintah. Dimana media bisa menjadi 'rujukan' program pembangunan, bukan hanya menjadi penyampai informasi mengenai program dan hasil pembangunan.
