Pariwisata yaitu salah satu pondasi industri yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang tinggi. Pemelihara obyek wisata harus menjadi perhatian banyak pihak, tak hanya pemilik obyek wisata tetapi juga peran dari pemerintah. Karena keberadaan obyek wisata di suatu daerah menjadi salah satu magnet bagi unit bisnis lainnya.
Sektor pariwisata telah lama menjadi system pariwisata berkelanjutan dari mulai segi ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam rangka pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf ada 4 potensi wisata yaitu:
1.POTENSI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Destinasi pariwisata merupakan jaringan utama dari pembangunan pariwisata. Dalam pengembangannya, daya tarik wisata seharusnya dibangun secara legal dengan memperhatikan fasilitas wisata, akomodasi, aksesibilitas,Dan Amenitasnya.
Tidak kalah penting, pembangunan pariwisata harus menyangkut pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini harus teradopsi sistem yang utuh dan berkelanjutan.
Indonesia memiliki sejumlah potensi pembangunan pariwisata. Potensi ini sekaligus dapat mempengaruhi kekuatan bangsa dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Beragam potensi pariwisata tersebut yaitu:
Tumbuhnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan antar wilayah dan destinasi.
Potensi dan sikap masyarakat terhadap kepariwisataan serta potensi wilayah pedesaan.
Berbagai kata di atas akan menjadi kekuatan pariwisata Indonesia yang dapat dikembangkan.
2.POTENSI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Beberapa pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif yang tersusun oleh Kemenparekraf/Baparekraf ini menyangkut dari beberapa potensi bangunan pemasaran pariwisata yang telah berdiri sejak dahulu.
Potensi ini menjadi hak utama untuk mendorong potensi pemasaran pariwisata Indonesia. Hingga saat ini, kelebihan pada hal pariwisata yang telah dibekali Indonesia yaitu:
Adanya media dan teknologi informasi dan komunikasi yang komunikan.
Promosi daya tarik wisata Indonesia yang semakin kuat, dan terfokus dengan adanya media promosi yang beragam.
Pemilik brand Wonderful Indonesia.
Serta, terus berkembangnya teori menyangkut konsep pemasaran yang terus diperbaharui.
3.POTENSI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Sebagai besar untuk melakukan akselerasi industri pariwisata, Indonesia telah membekali sejumlah potensi. Bekal potensi sektor parekraf tersebut antara lain:
Sistem pariwisata yang dapat menciptakan rantai nilai usaha yang luas dan beraneka ragam.
Daya saing produk dan bisnis yang kuat.
Adanya tanggung jawab terhadap lingkungan yang kuat.
4.POTENSI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Pembangunan pariwisata tidak terwujud tanpa adanya peran kelembagaan yang efektif. Dalam rangka pembangunan kepariwisataan nasional, berikut ini potensi lembaga dalam sektor pariwisata yang telah dimiliki:
Penguatan organisasi baik tingkat lokal hingga nasional.
Mutu SDM Kepariwisataan.
Pariwisata sebagai kegiatan yang multitalenta serta adanya regular yang sebagai pendukung.
Sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menhandle aura positif di perekonomian nasional di tengah aura negatif pandemik dan presisi global, di antaranya dari sektor pariwisata, tetapi harus berani memastikan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut harus berkelanjutan. Tekanan ini perlu saya sampaikan, karena sejak beberapa tahun kebelakang, saya menjadi saksi bagaimana pemerintah pusat dan daerah secara terbuka memperlihatkan bentuk nyata dari sumber pertumbuhan ekonomi baru pada sektor pariwisata di Danau Toba, tapi tidak ada sisi keberlanjutan untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Tidak ada yang salah dengan target untuk menemukan dan kreasi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia termasuk sektor pariwisata di Danau Toba tersebut. Yang menjadi masalah adalah bahwa jika pemerintah menganggap realisi dari ambisnya tersebut dari bagian dan pemenuhan kebutuhan lazim hari ini setara, agar pemerintahan pada periode ini memiliki performa baik secara ekonomi. alhasil, pemerintah pusat memaksakan realisasi segala kebutuhan di sektor pariwisata Danau Toba tanpa memikirkan masalahnya kepada Danau Toba di satu sisi atas eksensi Danau Toba di sisi lain. Dengan itu, pemerintah berusaha "menimajinasi" pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba untuk kepentingan jangka waktu yang sifatnya sangat politik. Karena motivasi yang sangat nyangkal tersebut, keluhan publik mulai terbuka karena pasifnya aksi-aksi kurang toleransi pemerintah pusat dan daerah terhadap segala sesuatu yang terkait dengan sektor pariwisata di Danau Toba.
Atas nama akselisasi pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata (amenitas), penggusuran paksa dilakukan, eksisten hutan lindung dan komunitas adat dilantarkan, dari sumber-sumber penghidupan masyarakat lokal yang dianggap tidak sinkron dengan kepentingan sektor pariwisata tereleminasi secara sistematis. Harusnya kalau pemerintah, pusat maupun daerah, benar-benar menginginkan Danau Toba menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka akselilasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba harus dalam konteks pembangunan berkelanjutan, untuk kebutuhan ekonomi hari ini dan selanjutnya di satu sisi harus dilakukan dengan cara adil dan berperikemanusiaan di sisi lain.Bangunan sektor pariwisata di Danau Toba harus mengutamai kepentingan masyarakat setempat lebih dulu. Segala upaya pembangunan infrastruktur pendorong pariwisata harus sensitif terhadap asas keadilan sosial di satu sisi dan inklusif secara politik. Yang tidak kalah penting juga, harus ramah secara environment dan dilakukan dengan cara yang menghormati hak dan harga diri serta tradisi masyarakat lokal. Pemindahan paksa, pengisian hak masyarakat adat, atau penggunaan cara opresi terhadap masyarakat yang menolak proyek pariwisata pemerintah, bukanlah cara yang akan membuat sektor pariwisata di Danau Toba menjadi sektor yang berkelanjutan. Yang akan terjadi nanti dan sebaliknya. Jika gaya berpikir dan cara bertindak pemerintah tetap seperti ini, maka ada suatu waktu di mana linkungan yang rusak dan kelompok sosial budaya yang menerima dampak negatif dari ambisi pariwisata pemerintah terjadi "backlash" dan membuat semua pllaning pemerintah di Danau Toba yang akhirnya gagal.
PENGISIAN EVALUASI PEMBANGUNAN DANAU TOBA
sebagai "mass tourism" harus benar diwujudkan sampai ke level tertinggi. Karena membangun sektor pariwisata berkelanjutan di Danau Toba harus bermakna meninjau kepada Danau Toba dengan segala yang melingkupinya, mulai dari lingkungan fisiknya (hutan), lingkungan sosial budayanya, serta dengan segala kepentingan ekonomi politik dari manusianya. Dan itulah dampaknya yang terjadi hari ini. Agretifitas pembangunan fisik sebagai penopang sektor pariwisata di Danau Toba dengan potensi buat lingkungan semakin buruk, uagar terciptanya ketidakstabilan sosial budaya dan ekonomi, serta terganggu harga diri dan kehormatan masyarakat lokal di Danau Toba. Tetapi isu adat dan harga diri merupakan salah satu isu sensitif di Tanah Batak. Karena itu, akselisasi pembangunan sektor pariwisata di Danau Toba harus dievaluasi secara kompensif.Â