Bukan cuma di Jakarta penggusuran itu terjadi, bahkan bukan cuma di Indonesia, dinegara lain juga pastinya ada penggusuran.
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, ketika sebuah perkampungan ditengah kota sudah dianggap kumuh, sementara tuntutan penataan kota harus dilakukan.
Bukan cuma dimasa pemerintahan Anies ada penggusuran, dimasa pemerintahan Ahok juga ada penggusuran, hanya saja mungkin cara masing-masing berbeda, sehingga respon masyarakat juga berbeda.
Inilah yang dialami warga Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang rumahnya digusur. Padahal, sebagai pendukung Anies semasa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, Anies sebagai Cagub DKI berjanji tidak ada penggusuran.
Mereka sebagai pendukung Anies tentu tidak bisa terima digusur begitu saja, tanpa ada kejelasan dari pemprov DKI. Sehingga mereka bertanya-tanya, kami pendukung Anies kok digusur.?
Seperti dilansir Jpnn.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah mengingkari janji kampanyenya. Pasalnya, dia telah membiarkan penggusuran rumah warga di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye" kata salah seorang warga, Subaidah kepada Antara, Sabtu (16/11).
Subaidah mengatakan, hampir semua warga yang bermukim di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII mendukung Anies saat pilkada lalu. Namun, janji tidak ada penggusuran ternyata palsu. "Usai kami digusur, sampai sekarang juga tidak dikunjungi," ujar Subaidah.
Memang setiap pemimpin berbeda cara dalam menangani penggusuran, kalau Ahok sebelum penggusuran dilakukan, warga sudah diberitahukan kalau akan direlokasi kesebuah Rumah Susun (Rusun), sehingga ketika digusur mereka sudah punya tempat tinggal baru.
Terlepas dari mereka suka atau tidak suka, tapi hampir rerata mereka bisa menerima, karena fasilitas yang diberikan juga cukup memadai, hanya saja pada awalnya juga banyak permasalahan yang dihadapi warga yang direlokasi.
Seperti diberitakan, Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, satpol PP dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11).
Penertiban tersebut berujung bentrok, karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali sejak puluhan tahun tersebut.
Pemprov DKI tentunya punya alasan dalam membenahi kampung-kampung kumuh yang dianggap sudah tidak layak huni. Sehingga dianggap perlu ada penataan ulang.
Penataan ulang inilah yang menyebabkan banguna-banguna yang sudah dianggap sudah tidak sesuai dengan fungsinya harus ditertibkan. Terlepas dari apakah penduduk yang Ikut tergusur adalah pendukung Anies, yang sudah memegang janji Anies saat Pilkada DKI.
Seperti yang dikatakan Camat Tanjung Priok Syamsul Huda menegaskan upaya dilakukan pemerintah bukan penggusuran tetapi penataan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
"Kami melakukan penataan, bukan penggusuran," tegas Syamsul.
Pemprov DKI menganggap itu bukanlah penggusuran, tapi hanya penataan ulang. Tapi masyarakat yang terkena penertiban tersebut merasa tergusur dari Tanah Yang sudah ditempati selama puluhan tahun.
Jadi memang peristiwa ini hanya perbedaan persepsi. Masyarakat merasakan penertiban itu sebagai penggusuran, sementara pemprov DKI menganggap hanya penertiban.
Kalau penertiban dan penataan, artinya setelah ditata mereka masih bisa kembali dong, dan tidak dibiarkan tergusur begitu saja dari Tanah yang mereka tempati. Tapi minimal mereka bisa direlokasi ketenpat yang lebih layak.
