Kalau ada yang menduga Anies menolak untuk transparan soal anggaran, itu pasti anggapan dan dugaan yang salah. Anies ternyata tidaklah seperti itu.
Sesungguhnya, Anies sangat menginginkan transparansi, bahkan dia ingin buatkan aplikasi yang dapat dengan mudah diakses warga. Hal ini sebagai usahanya menunjukkan transparansi mengenai anggaran.
Ini disampaikan Anies saat dia menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta saat Pilkada DKI tahun 2017 lalu. Anies Baswedan akan fokus mewujudkan pemerintahan yang bersih bila terpilih kelak. Dia menjanjikan akan melakukan transparansi anggaran pada masyarakat.
"Transparansi akan menjadi kata kunci dalam pengelolaan pemerintahan ke depan," ujar Anies saat berada di rumah Jenderal (Purn) Djoko Susanto di, Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur (8/12/2016). Sumber
Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sulit rasanya untuk tidak menepati janji, jelas dia tidak ingin digambarkan Majalah Tempo seperti Jokowi, yang hidungnya memanjang seperti hidung Pinokio.
Meskipun pada kenyataannya Anies menolak untuk mengunggah KUA-PPAS, yang memang bukan tradisinya, karena itu tradisi Jokowi dan Ahok. Sementara Anies bukanlah Jokowi atau Ahok.
Sampai disini faham ya, Anies sangat ingin adanya transparansi anggaran, karena itu cita-cita dan janjinya saat kampanye sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI tahun 2017 lalu.
Janji ini adalah bukti bahwa Anies menginginkan adanya transparansi anggaran. Soal terpenuhi atau tidak janji tersebut, ditepati atau tidak janji tersebut itu soal lain lagi. Yang jelas saat ini Anies adalah Gubernur DKI Jakarta.
Persoalan transparansi anggaran ini pulalah yang membuat awal kisruh di DPRD DKI, karena kader PSI menginginkan adanya trasparansi anggaran sejak dari bahan mentah anggaran (KUA-PPAS), RAPBD, sampai APBD, dan diunggah di website DKI.
Inikan hanya perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang dalam melihat kepentingan masyarakat terhadap keterbukaan anggaran, yang sudah menjadi tradisi Gubernur sebelumnya.
Juga perbedaan cara memahami janji Anies. Sebelum membandingkan Anies dengan Gubernur sebelumnya, harus difahami juga bahwa Anies adalah antitesis pendahulunya, Anies tidak ingin disamakan.
Yang salah itu pandangan yang menginginkan Anies Baswedan seperti Jokowi atau Ahok, sementara Anies dan pendukungnya sama sekali tidak menginginkan seperti itu. Anies adalah Anies, bukan Ahok atau Jokowi.
Sudah jelas-jelas kalau Anies selalu bertolak belakang dengan Jokowi atau Ahok, apa yang dilakukannya selalu tidak sama dengan apa yang dilakukan Jokowi-Ahok.
Termasuk juga perbedaan dalam hal transparansi anggaran. Kalau Jokowi-Ahok sangat trasparan soal anggaran, sehingga mudah diakses publik, boleh dong Anies melakukan hal yang sebaliknya, karena Anies antitesis Jokowi-Ahok.
Lihat saja sebagian JPO di Jakarta saat ini, kalau semasa pemerintahan Jokowi-Ahok, JPO semua atapnya tertutup. Tapi itu berbeda setelah Jakarta dibawah pemerintahan Anies, JPO sudah tidak lagi pakai atap, alias terbuka.
Sesuatu yang terbuka dimasa Jokowi-Ahok, menjadi tertutup dimasa Anies. Yang tertutup semasa Jokowi-Ahok, menjadi terbuka dimasa Anies. Memang Anies selalu kebalikannya Jokowi-Ahok.
Salah besar kalau memaksakan transparansi anggaran kepada Anies, karena Anies tidak ingin disamakan dengan Jokowi-Ahok, Â Anies merupakan antitesis Jokowi-Ahok.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
