Kalau ada yang menduga Anies menolak untuk transparan soal anggaran, itu pasti anggapan dan dugaan yang salah. Anies ternyata tidaklah seperti itu.
Sesungguhnya, Anies sangat menginginkan transparansi, bahkan dia ingin buatkan aplikasi yang dapat dengan mudah diakses warga. Hal ini sebagai usahanya menunjukkan transparansi mengenai anggaran.
Ini disampaikan Anies saat dia menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta saat Pilkada DKI tahun 2017 lalu. Anies Baswedan akan fokus mewujudkan pemerintahan yang bersih bila terpilih kelak. Dia menjanjikan akan melakukan transparansi anggaran pada masyarakat.
"Transparansi akan menjadi kata kunci dalam pengelolaan pemerintahan ke depan," ujar Anies saat berada di rumah Jenderal (Purn) Djoko Susanto di, Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur (8/12/2016). Sumber
Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sulit rasanya untuk tidak menepati janji, jelas dia tidak ingin digambarkan Majalah Tempo seperti Jokowi, yang hidungnya memanjang seperti hidung Pinokio.
Meskipun pada kenyataannya Anies menolak untuk mengunggah KUA-PPAS, yang memang bukan tradisinya, karena itu tradisi Jokowi dan Ahok. Sementara Anies bukanlah Jokowi atau Ahok.
Sampai disini faham ya, Anies sangat ingin adanya transparansi anggaran, karena itu cita-cita dan janjinya saat kampanye sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI tahun 2017 lalu.
Janji ini adalah bukti bahwa Anies menginginkan adanya transparansi anggaran. Soal terpenuhi atau tidak janji tersebut, ditepati atau tidak janji tersebut itu soal lain lagi. Yang jelas saat ini Anies adalah Gubernur DKI Jakarta.
Persoalan transparansi anggaran ini pulalah yang membuat awal kisruh di DPRD DKI, karena kader PSI menginginkan adanya trasparansi anggaran sejak dari bahan mentah anggaran (KUA-PPAS), RAPBD, sampai APBD, dan diunggah di website DKI.
Inikan hanya perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang dalam melihat kepentingan masyarakat terhadap keterbukaan anggaran, yang sudah menjadi tradisi Gubernur sebelumnya.
