Terlalu banyak sandungan bagi Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok untuk menjadi pejabat publik di negara ini. Sejak tersandung kasus penistaan agama, maka hak Ahok untuk menjadi pejabat publik terhalangi peraturan dan Undang-Undang.
Meskipun secara integritas Ahok sangat memenuhi persyaratan, baik dari segi usia maupun kewarganegaraannya juga memenuhi syarat, namun sayang satu persyaratan tersebut sangat tidak bisa ditolerir.
Salah satu persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK, tidak pernah dipidana penjara karena tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Sementara Ahok meskipun cuma dipidana 2 tahun, tapi ancaman pidana yang diterimanya 5 tahun.
Sejumlah syarat untuk menjadi dewan pengawas diatur pada Pasal 37D, antara lain berstatus WNI, tidak pernah dipidana penjara karena tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun, usia minimal 55 tahun dan lainnya.
Bukan cuma Ahok yang tidak bisa menjadi Dewan Pengawas KPK, Antasari Azhar pun nasibnya sama dengan Ahok. Antasari pernah dipidana 18 tahun, meskipun pada akhirnya bebas dan tidak menjalani hukuman sepenuhnya. Dengan demikian haknya untuk menjadi pejabat publik pun gugur karena tidak memenuhi persyaratan.
Ahok dan Antasari memang digadang-gadang pendukungnya untuk menjadi Dewan Pengawas KPK, karena memang kedua orang ini dianggap memang pantas untuk menduduki jabatan tersebut.
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK
Tugas dewan pengawas diatur dalam Pasal 37B, antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. "Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan" bunyi poin 2 pasal tersebut.
Lingkup tugas lainnya dari dewan pengawas KPK adalah menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai, hingga mengevaluasi kinerja tahunan mereka.
Tugas dan wewenang inilah yang dianggap akan melemahkan yang selama ini dijalankan KPK, terutama dalam hal penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Padahal sebelumnya KPK bisa melakukan penyadapan kapan pun, tanpa perlu melapor kepihak manapun.
