Itulah kenapa Ahok bisa mencak-mencak saat memeriksa usulan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Kebetulan saja beda karakter Anies dengan Ahok, kalau Ahok teriak-teriak sehingga sampai publik pun ikut tahu. Anies lain lagi, lebih memilih urusan internalnya tidak diketahui publik.
Usulan anggaran lem aibon dan ballpoint dibuka ke publik oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. Namun atas perbuatan tersebut dia diadukan masyarakat ke BK DPRD DKI.
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI boleh saja memanggil William, sesuai dengan laporan Sugiyanto yang katanya masyarakat biasa. Pada kenyataannya Sugiyanto adalah penggiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang merupakan pendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. Inilah yang perlu didalami BK DPRD dari laporan tersebut.
Secara rekam jejak, Sugiyanto sudah sangat akrab dengan lingkungan Pemprov DKI itu sendiri. Dia bisa dibilang sebagai "fans berat" Anies, dan relawan Anies. Artinya, BK DPRD DKI tidak bisa mendengar pengaduan tersebut secara sepihak.
Jangan sampai BK DPRD DKI seperti "buruk rupa cermin dibelah", karena biar bagaimanapun, William adalah politisi, dan generasi muda yang kritis, juga merupakan aset bagi DPRD DKI.
BK DPRD patut memberikan sanksi jika memang ada etika yang dilanggar. Tapi harus diingat juga, apa yang dilakukan William tersebut adalah upaya untuk mendorong Pemprov DKI Jakarta dalam hal transparansi anggaran.
Yang perlu juga diperhatikan, efek positif dari tindakan yang dilakukannya, meskipun secara negatif bisa merusak citra Pemprov DKI Jakarta. Tapi seharusnya kalau semua ingin menegakkan transparansi anggaran, maka apa yang dilakukan William ini patut diapresiasi, bukan malah diberikan sanksi.
Semestinya usulan anggaran itu pun sudah diketahui anggota dewan lebih awal, supaya setiap kejanggalan dari nilai mata anggaran yang diusulkan bisa dibahas dalam rapat bersama anggota dewan. Dengan demikian tidak ada yang melakukan investigasi secara diam-diam untuk mengetahui data usulan anggaran tersebut.
Semua hanya menyangkut niat baik, kalau semua niatnya baik, tentunya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Begitulah seharusnya kalau ingin menerapkan sistem transparansi anggaran.
Semua pihak yang berkompeten dilibatkan sejak awal penyusunan anggaran. Lihat saja akibat dari ketidakterbukaan Pemprov DKI Jakarta dalam hal anggaran, pada akhirnya, semua yang ditutupi terbuka juga ke publik, dan efeknya sangat besar pada citra Pemprov DKI Jakarta. Wassalam
