Buruknya mental sebagian besar aparatur sipil negara terhadap pengelolaan anggaran, seharusnya sudah bisa diantisipasi. Itu kalau ada keinginan untuk memperbaiki keadaan, agar lebih baik lagi.
Salah satu bentuk antisipasi terhadap adanya manipulasi anggaran seperti dimasa sebelumnya, makanya disiapkan sebuah sistem penganggaran yang transparansi semasa pemerintahan Jokowi-Ahok.
Semua rencana anggaran dimasukkan dalam sistem e-planning yang terkoneksi dengan e-Budgeting. Smart-nya sistem ini apabila rincian komponen riil sudah disusun dan dimasukkan terlebih dahulu kedalam sistem e-Budgeting.
Tujuan dari menyusun dan memasukkan komponen riil kedalam sistem, agar setiap komponen yang diajukan dalam anggaran bisa dikontrol. Secara operasional sebuah sistem digital elektronik memanglah begitu.
Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.
"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.
Jadi memang ada perbedaan prosedur tahapan dalam penyusunan komponen riil antara Tim Ahok dengan Tim Anies. Kalau Tim anggaran Ahok sebelum menyusun anggaran, komponen riil sudah disusun dan dimasukkan terlebih dahulu dalam e-Budgeting, sementara Tim anggaran Anies tidaklah seperti itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya akui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.
KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani.
Nah inikan kebalikan dari cara yang dilakukan tim anggaran Ahok, dimana komponen riil justeru sudah disusun sebelum dokumen KUA-PPAS ditandatangani.
Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.
Menjadi pintar atau tidaknya sebuah sistem tetap tergantung manusia yang mengoperasikannya. Kelemahan-kelemahan personal SKPD yang memanfaatkan sistem inilah yang harus dibenahi Anies.
Jakarta butuh Anies Baswedan untuk memperbaiki kelemahan tersebut, demi terciptanya good governance diwilayah DKI Jakarta. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari kesalahan Pemerintahan dimasa sebelumnya, sekaranglah saatnya memperbaiki.
Untuk apa terus menerus menyalahkan Pemerintahan sebelum-sebelumnya, kalau pada akhirnya kita tetap memelihara kesalahan tersebut. Anies sangat tahu apa yang harus dilakukan untuk membenahi semua itu, tidak sia-sia 58 persen penduduk Jakarta memilih dia.
Segenap pandangan masyarakat Jakarta sedang tertuju kepada Anies, inilah saatnya bagi Anies Baswedan menunjukkan semua kelebihannya.
Tidak bisa dinafikan bahwa sudah banyak hal yang dilakukan Anies, tapi bukan berarti tetap membiarkan berbagai borok tetap menganga, jangan sampai "gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga".
Menyangkut penggunaan anggaran memanglah hal yang sensitif, apalagi jika anggaran yang begitu besar tidak digunakan secara tepat guna. Jutaan pasang mata rakyat Jakarta terus mengawasi, itulah pentingnya transparansi anggaran, agar masyarakat bisa Ikut mengontrol penggunaaannya.
Kalau soal anggaran menjadi ramai dibahas oleh masyarakat, itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Jakarta, dan itu juga bentuk dari aspirasi masyarakat yang perlu diapresiasi.
Masyarakat Jakarta membutuhkan Anies untuk membuktikan bahwa Pemerintahan Anies Baswedan, lebih baik dari Pemerintahan  sebelumnya. Harapan masyarakat tersebut jangan dikecewakan oleh persoalan-persoalan yang sepele.
