Kisruh soal anggaran begitu melekat dengan Pemprov DKI Jakarta, sehingga begitu ingat soal anggaran jadi ingat deh dengan Pemprov DKI Jakarta. Ini bukan saya mengada-ada, tapi karena memang anggarannya terkesan mengada-ada.
Publik pernah dikagetkan dengan besarnya anggaran untuk seni instalasi Bambu 'getah-getih' disekitar bundaran HI, yang nilainya sangat fantastis, yakni sekitar 550 juta, sehingga menjadi sorotan masyarakat, dan viral di media sosial.
Setelah itu, publik kembali dibikin terhenyak dengan besarnya anggaran untuk pembuatan instalasi Batu Gabion, sebagai pengganti instalasi Bambu 'getah-getih,' yang nilainya juga cukup fantastis, yakni sekitar 150 juta rupiah.
Sehingga terkesan pemprov DKI Jakarta sangat melekat dengan imej anggaran besar, anggaran yang nilainya begitu fantastis. Sementara masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta masih bertanya-tanya tentang manfaat adanya pembantu Gubernur yang tergabung di TGUPP sejumlah 74 orang, padahal Menteri Kabinet saja tidak sebanyak itu.
Sampai saat ini kinerjanya masih dipertanyakan, gaji yang mereka terima setiap bulannya tidaklah kecil. Begitu juga dengan keberadaan KPK DKI, yang jumlah anggotanya cukup banyak, dengan nilai gaji yang juga fantastis.
Efektivitas anggaran di Pemprov DKI Jakarta terkesan banyak yang tidak bermanfaat, bahkan ada kesan Pemprov DKI Jakarta sangat poya-poya dengan anggaran, apalagi DPRD DKI begitu lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Yang lagi hangat jadi pembicaraan, setelah menemukan anggaran Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menemukan anggaran yang ganjil  di usulan anggaran DKI 2020. Yakni, pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar
Secara peruntukan dan nilai anggarannya sangatlah tidak logis, terkesan diada-adakan.Â
Bagaimana kalau seandainya PSI tidak ketat mengawasi usulan anggaran ini, bisa-bisa anggaran sebesar itu benar-benar menjadi bancakan.
"Fraksi PSI Jakarta menemukan usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar 124 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur," kata Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/10).
Sebelum dua Mata anggaran ini, sempat juga dikritisi anggaran untuk pengecatan Jalur sepeda, yang nilainya sangat fantastis, yakni 73 miliar rupiah. Jadi tidak salah kalau saya katakan, "ingat anggaran jadi ingat DKI Jakarta", karena memang nilai anggaran yang diajukan membuat publik terperangah.
Sebelumnya, anggaran pengadaan lem aibon itu disebutkan karena salah ketik, dan salah input. Terakhir Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini menyebut rencana anggaran Rp 82 miliar untuk lem Aibon bukan salah ketik. Anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.
Terlepas dari salah ketik atau tidak, tapi nilai yang diusulkan itu sangatlah tidak logis. Makanya dari segi nilai dan peruntukannya pun dikoreksi dengan alasan nilai itu bukan cuma untuk satu item.
Seperti dilansir Detik.com, Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.
"Saat lihat kembali secara detail, anggaran yang disusun oleh seluruh sekolah wilayah Jakarta Barat 1, diusulkan hanya Rp 175 miliar dalam jangka waktu satu tahun. Terdiri dari 23 rekening," ucap Syaefuloh.
"Alat laboratorium yang (sebelumnya ditulis) sekitar Rp 132 miliar, hanya Rp 1,3 miliar saja. ATK, di situ ada Aibon disampaikan Rp 82 miliar, ATK itu seluruh sekolah hanya Rp 22 miliar," sambungnya.
Tapi meskipun sudah dikoreksi, DPRD DKI Jakarta haruslah lebih cermat dalam menyetujui usualan anggaran tersebut.Â
Mungkin perlu membandingkan dengan anggaran Pemprov DKI Jakarta sebelumnya, kalaupun ada perubahan kebaikan dan peruntukannya, jelas tidaklah terlalu besar selisihnya.
Anies Baswedan sendiri punya kegelisahan terhadap ketimpangan sosial yang ada, semestinya sebagai Gubernur dia pun harus cermat dalam penggunaan anggaran. Supaya satu kata dengan perbuatan. Jangan satu sisi merasa terganggu dengan ketimpangan, tapi disisi lain menghambur-hamburkan anggaran.
