Jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) yang diinginkan Prabowo Subianto, merupakan sebuah jabatan yang cukup strategis. Dari satu kementerian ini sudah bisa mengakomodir berbagai personal.
Secara struktur organisasi Kementerian Pertahanan terdiri dari, Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal yang membawahi berbagai bidang yang cukup banyak.
Satu departemen ini sudah bisa menampung banyak orang, yang sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing, itu kalau dikelola secara profesional. Lain halnya jika dikelola semata ingin mengakomodir kepentingan kelompok.
Beradasarkan alokasi anggaran, kementerian pertahanan merupakan penerima anggaran terbesar. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan: Rp 106,1 triliun dalam RAPBN 2019, sedangkan dalam APBN 2018 Rp 107,7 triliun APBN 2018.
Dengan anggaran yang segitu besar makanya kementerian pertahanan dianggap sangat strategis, apa lagi jabatan tersebut jika diberikan kepada Partai politik, dan Partai Oposisi pula. Makanya Gerindra "menang banyak" jika mendapatkan jabatan Menhan.
Pertanyaanya, apakah mungkin Jokowi bersedia menerima permintaan Prabowo tersebut.? Apa tidak riskan posisi yang begitu startegis diberikan kepada partai oposisi.?
Perlu pemikiran serius dan matang untuk memberikan jabatan strategis tersebut kepada partai oposisi. Ini adalah sesuatu yang sangat riskan jika ditilik dari segi wewenang dan tanggung jawab secara fungsional.
Kementerian ini bisa menjadi "duri dalam daging" kalau Sinergisitasnya tidak terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai power yang dimiliki kementerian ini berdiri sendiri atas dasar wewenang yange diberikan.
Memang kalau dikaji atas dasar kapasitas, Prabowo memiliki kapasitas dan kapabelitas untuk jabatan tersebut. Mengingat beliau adalah Mantan Danjen Kopassus.
Persoalannya, bukan hanya soal kapasitas dan kapabelitasnya, tapi komitmen dan loyalitasnya terhadap posisi tersebut juga harus menjadi perhatian.
Sangat mungkin Jokowi akan menerima permintaan Prabowo tersebut, dan bisa jadi jika AM Hendropriyono mampu meyakini Jokowi, mengingat akhir-akhir ini beliau menjalin komunikasi yang cukup intensif dengan Prabowo.
Jika Prabowo benar mendapatkan jabatan Menhan, itu artinya satu gerbong kementerian tersebut, Prabowo bisa menampung para loyalisnya yang mempunya kapasitas untuk mengisi posisi organisasi kementerian pertahanan.
Itu baru satu kementerian, apa lagi jika Gerindra mendapatkan tidak cuma satu kementerian. Pada awalnya Jokowi menawarkan tiga jabatan Menteri pada Gerindra, dan satu jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), namun Prabowo tidak menerimanya.
Memang Wantimpres bukanlah sebuah jabatan yange strategis, hanya sebagai penasehat Presiden. Tidak memiliki wewenang yang fungsional, selain itu juga tidak punya hake untuk memegang anggaran.
Di Wantimpres, jelas Prabowo tidak bisa bawa siapa-siapa, hanya bawa badan. Jadi tidak mungkin bisa menempatkan loyalisnya didalam Pemerintahan. Berbeda dengan di Kementerian Pertahanan.
Gerindra mempunyai perhitungan yang cukup matang dalam menerima tawaran Pemerintah untuk masuk dalam Kabinet. Sangat kalkulatif, dan memperhitungkan untung ruginya.
Kalah di Pilpres, harus menang banyak jika harus bergabung dengan Pemerintah. Wajar saja kalau Gerindra secara cermat mempertimbangkan penawaran Jokowi untuk masuk dalam Pemerintahan.
