Sekian tahun anggota DPR terkesan hanya leyeh-leyeh, amanah untuk menampung aspirasi yang seharusnya tertuang dalame rancangan beberapa Undang-Undang, tidak mampu mereka selesaikan.
Diakhir masa jabatannya, DPR secara marathon mau memaksakan diri menyelesaikan beberapa RUU yang tertunda. Dengan mengacaukan perhatian publik, akhirnya mereka sukses mengesah revisi UU KPK yang sampai saat ini masih mengundang kontroversi.
Keberhasilan lainnya, secara oligarkis DPR sukses mengkooptasi Pemerintah, untuk melegalkan kepentingan politik mereka, lewat revisi UU KPK dan RKUHP. Pemerintah tak berdaya menghadapi berbagai tekanan masyarakat, dan mahasiswa yang menolak.
Diakhir masa jabatannya, DPR Periode 2014-2019, hanya meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Tanpa ada beban, masalah tersebut dilimpahkan pada DPR periode selanjutnya.
Jelas suatu hal yang mustahil, 46 RUU yang tersisa, sebagiannya ingin diselesaikan diakhir jabatan yang tinggal menghitung hari. Hanya ingin memperlihatkan bahwa DPR bekerja. Padahal banyak waktu yang terbuang sia-sia.
Kader Partai politik pendukung Pemerintah yang mendominasi parlemen pun tidak memperlihatkan upaya untuk meningkatkan citra partai, dengan kinerja yang baik, cuma menjadi Tim Hore yang tidak produktif.
Padahal seharusnya Partai pendukung Pemerintah di Parlemen, menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja DPR. Kalau duduk diparlemen cuma untuk menjadi Tim Hore, bukan mengawasi kinerja Pemerintah, apa dong nilai lebih koalisi partai pendukung Pemerintah.
Apa coba yang bisa diapresiasi dari DPR, sampai kehabisan kata-kata untuk menuliskannya. Tidak ada yang menggembirakan, membuat hati kita senang sebagai rakyat, senang karena merasa terwakili oleh mereka.
Terima kasih DPR yang sudah mewariskan kegaduhan politik diakhir masa jabatannya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
