"Bom Waktu" Keluarnya NasDem dari Koalisi Pemerintah

Tidak ada yang tidak mungkin didalam politik, karena politik itu adalah seni tentang kemungkinan. Termasuk juga tentang kemungkinan NasDem memilih untuk menjadi oposisi, sangatlah mungkin menjadi kenyataan.

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan indikator NasDem memilih untuk menjadi oposisi, salah satunya adalah konflik antara PDI Perjuangan dengan NasDem yang seperti Api dalam sekam selama ini, yang akhir-akhir ini semakin tidak bisa dibendung, dan semakin mengarah kepada perpecahan.

Inilah fenomena politik Indonesia Paska pemilu, yang oposisi bergabung dengan Koalisi Pemerintah, dan Partai koalisi pendukung Pemerintah malah memilih untuk menjadi oposisi, Gerindra bergabung masuk ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK), dan sangat mungkin NasDem keluar dan memilih menjadi Oposisi.

Masuknya Gerindra kedalam KIK diduga sebagai pemicu ketegangan NasDem dan PDI Perjuangan, tapi sebaliknya ada yang menduga, PDI Perjuangan mengajak Gerindra bergabung justeru untuk menyingkirkan NasDem dari Koalisi.

Bagi NasDem keluar dari koalisi bukanlah masalah besar, bahkan ada berspekulasi hal seperti itu sangat mungkin dilakukan oleh Surya Paloh (SP). Seperti yang dikatakan oleh seorang wartawan Senior tentang sikap dan karakter politik SP.

Anggota Dewan Redaksi Media Group Saur Hutabarat Kamis (25/7) membuat sebuah tulisan menarik tentang pertemuan Megawati-Prabowo. Dimana pada kesimpulan akhir tulisan yang mengulas tentang Pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut seperti ini:

"Jika Gerindra dibawa PDIP masuk ke pemerintahan Jokowi jilid II, dan Jokowi menggunakan hak prerogatif menyetujuinya, semua itu sah secara konstitusional."

"Bila itu yang terjadi, kiranya juga bagus bagi demokrasi, bagi tegaknya checks and balances, bila ada partai pengusung Jokowi yang berada di luar kabinet. Inilah kawan sejati yang memilih dari parlemen mengontrol kawan yang berkuasa di pemerintahan."

"Adakah partai macam itu? Bukan mustahil Partai Nasdem mengambil pilihan itu."

Sebagai orang yang kenal dekat dengan SP tentunya Saur Hutabarat sangat mengenal karakter dan sikap politik SP, makanya Saur memberikan analisis dalam tulisannya seperti itu. Analisis Saur tersebut menurut hemat penulis sangatlah memungkinkan.

Sebagai seorang petinggi Media Group, mantan wartawan senior majalah Tempo, Saur adalah salah satu orang dekat (inner circle) SP. Dia paham betul cara berpikir dan apa yang dimaui SP.

Jadi apa yang dia pikirkan dan disampaikan ke publik dipastikan tidak jauh berbeda dan tidak mungkin bertentangan dengan sikap resmi yang akan diambil partai.

Memang Pertemuan antara Megawati dan Prabowo sudah membuat SP tidak nyaman, SP sepertinya menangkap sebuah sinyal yang tidak biasa, makanya pada hari yang sama dengan Pertemuan Megawati dan Prabowo, SP pun mengundang Anies Baswedan.

Sebelumnya SP pun sempat mengumpulkan 3 Partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf di DPD Partai NasDem, PPP, PKB, dan Golkar, tanpa mengundang PDI Perjuangan. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri masing-masing Ketua Umum Partai.

Indikator lainnya, NasDem sudah diserang bertubi-tubi oleh PDI Perjuangan, hal ini berpangkal dari gencarnya NasDem menyetor sejumlah Nama kadernya untuk mengisi jabatan di Kabinet, sementara PDI Perjuangan menganggap etika berpolitik NasDem dianggap tidak sejalan dengan apa yang diinginkan PDI Perjuangan.

Menurut Sekjen PDIP, semestinya setiap parpol membiarkan presiden sendiri yang menentukan siapa orang-orang yang pantas menjadi pembantunya di KIK Jilid II mendatang.

Terlebih, hal itu adalah murni hak prerogatif presiden, sehingga tak sepantasnya parpol melakukan intervensi kepada presiden.

Selain itu PDI Perjuangan juga menyindir soal posisi Jaksa Agung yang selama ini dipegang oleh NasDem, dan ada indikasi NasDem masih menginginkan posisi tersebut, sementara PDI Perjuangan menginginkan posisi tersebut diisi oleh internal kejaksaan Agung bukan kader Partai politik.

Ada kecurigaan PDI Perjuangan terhadap NasDem yang berkeinginan mencaplok kadernya, hal itu berdasarkan adanya upaya pendekatan politisi NasDem terhadap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini baru-baru ini, seakan-akan NasDem sudah mempersiapkan Risma sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI berikutnya (2022).

Riak-riak ketegangan kedua Partai inilah yang bisa memicu hengkangnya NasDem dari KIK. Mantan Menko Kemaritiman KIK Periode I Jokowi, Rizal Ramli pun mempunyai pandangan bahwa pemicu hengkangnya NasDem dari KIK bukanlah masuknya Gerindra, tapi memang disingkirkan oleh PDI Perjuangan.

Rizal memprediksi desakan PDI Perjuangan dilandasi karena selama ini Nasdem menempati jabatan pemerintahan yang 'basah' dan kekuasaan yang besar. Sehingga selama kurun waku 5 tahun terakhir yang terlihat justru indikasi penyalahgunaan kekuasan. Praktik seperti itu, kata Rizal harus segera dihentikan.  

"5 tahun Jokowi, jabatan basah dan kuasa mereka dapat. Sehingga bisa bajak kader-kader partai lain, termasuk PDIP. Abuses of power seperti itu, sudah waktunya dihentikan," komentarnya di Twitter, Kamis (1/8).

Ketegangan antara PDI Perjuangan dan Nasdem Ini menjadi Bom waktu bagi Koalisi Jokowi-Ma'ruf, hanya tinggal menunggu hitungan waktu, dan NasDem tidak mungkin lagi bisa bertahan dalam Koalisi, seperti yang dikatakan Saur Hutabarat diatas, yang kenal betul sifat dan karakter SP.

Sumber : 1/2/3/