Wakil Rakyat, Ya untuk Rakyat

Tapi sayang, semua hanya untuk mengantarkan jadi wakil rakyat saja. Makna demokrasi, "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,"tidak pernah dihayati. Setelah enak duduk di kursi empuk, dengan Air Conditioner (AC) yang menyegarkan tubuh, kadang kala lupa akan tugas dan tanggung jawab pribadinya memegang amanah menjadi penyambung lidah rakyat. 

Pantas saja jika Mahbub Djunai didalam esainya yang terbit di Kompas pada tanggal 19 Maret 1987 menyebut anggota legislatif sebagai orang yang terhormat.

"Tiap orang yang berakal sehat dan punya kesadaran bernegara, wajib menyebut seorang anggota DPR itu yang terhormat, karena anggota DPR itulah yang mesti mewakili rakyat untuk menyampaikan suara hati nuraninya, dan untuk perbuatan itu ia peroleh imbalan yang cukup tinggi, jauh lebih tinggi dibanding seorang pilot yang biasa terbang tinggi dan dengan penuh risiko tinggi pula.

Bagaimana terhadap anggota DPR yang tak pernah menyuarakan hati nurani rakyat  atau hati nurani siapapun juga, apakah beliau masih layak dijuluki "Yang Terhormat"? tampaknya memang begitu, sekali pangkat itu melekat di badan, dia akan nempel terus kemana pergi, kecuali kalau di pemilihan umum berikutnya penduduk tidak punya selera lagi melihat roman mukanya,"ungkap Mahbub.

Secara sederhana, gedung parlemen itu idealnya diperuntukan bagi orang-orang yang siap banyak omong. Bukan wakil rakyat namanya, jika kerjaannya hanya diam, hanya jalan-jalan, tak pernah mengusulkan pendapat di forum, mengemukakan gagasannya dalam pembuatan produk hukum. Saya sarankan jika ada dewan yang tidak banyak omong, lebih baik kelaut saja sana. 

Bagaimana tidak, untuk berpikir dan ngomong saja tidak bisa, apalagi memperjuangkan kepentingan rakyatnya di legislatif, dinamika di forum itu keras bro, tarik ulur kepentingan itu menjadi hal yang biasa. Harus siap melawan, kepalkan tangan dan maju kemuka, berdebat jika pendapatnya tidak dilirik,semuanya itu demi rakyat.

Saya bersyukur, proses pesta demokrasi di Indonesia tahun 2019 telah usai, wabilkhusus di kota Banjar. Artinya, telah ada nama-nama terpilih yang menjadi refresentasi dari rakyatnya. 

Maka, perlu kiranya para anggota DPRD kota Banjar yang baru ini melihat pada kinerja anggota DPRD sebelumnya, agar anggota DPRD kota Banjar yang baru terpilih dan akan dilantik di bulan Agustus tahun 2019 (insyaallah), dapat memaksimalkan kinerjanya, dengan tupoksi tiga point inti yang tidak boleh ditinggalkan: 

1) Membuat produk legislasi daerah yang berpihak pada kepentingan rakyatnya;
2) Mempertajam hak budget DPRD kota Banjar supaya anggaran berpihak pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat kota Banjar yang unggul;
3) Memaksimalkan kontrol legislatif terhadap eksekutif dalam realisasi program prioritas kota Banjar. 

Apalagi jika melihat letak geografis kota Banjar, dihimpit oleh Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, lintas provinsinya diapit oleh Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Ini menjadi tantangan besar agar kota Banjar tak hanya menjadi tempat lalu lalang para pengendara motor dan mobil dari arah Bandung menuju Jawa Tengah, ataupun sebaliknya, yang singgah ke kota Banjar hanya untuk mencari WC umum, mengenaskan sekali! Semoga jargon kota Banjar, Somahna Bagja di Buana dapat terwujud, amien.