“Gini ya bune, Pak Eh Binal saat jadi ketua Bapak Polisi Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pembelian lahan SUMBER SEHAT merugikan negara. Padahal pak gubernur jelas jelas sudah memproses sesuai prosedur serta menggunakan data dan fakta. Nah kebetulan ada LSM yang melaporkan pak Eh Binal ke provost karena pak Eh Binal melanggar kode etik, menggunakan wewenangnya sebagai ketua daerah untuk keuntungan pribadinya, sehingga kemudian di copot dari jabatan ketua Bapak Polisi Keuangan Daerah. Di satu sisi Pak Eh Binal kehilangan jabatan & hilangnya kesempatan dapat duit milyaran, di sisi lain itu menguntungkan pak Eh Binal karena sudah tidak terlibat lagi dalam konflik yang diciptakannya. Semula konflik hanya antara pak Eh Binal dan pak Gubernur. Namun karena sudah sampai ke Badan Polisi Keuangan Pusat, mau tidak mau kan jadi urusan pusat dengan pak gubernur to? Nah terus pak Eh Binal kemana? Santai santai saja, memantau perkembangan konflik sambil masih jadi Pegawa Negri dengan gaji dan tunjangannya. Enak to?”
"Herannya itu kok ada anggota Dewan Rakyat ikut ikutan menyalahkan & menuduh pak gubernur . Padahal beliaunya ikut tanda tangan menyetujui proses pembelian lahan SUMBER SEHAT."
"Ya itulah kelihaian pak Eh Binal, melihat situasi bapak anggota Dewan Rakyat tidak suka dengan pak gubernur dimanfaatkan betul."
"Apa ya pak anggota Dewan Rakyat yang tanda tangan dan sekarang ikut memojokkan pak gubernur itu lupa atau bagaimana ya pak?"
"Embuh bune, namanya orang sudah benci ya gampang banget di provokasi dan dimanfaatkan. Makanya kita musti hati hati, jangan sampai terprovokasi."
“Mmmm.... Lha terus kalo misalnya pada akhirnya Bapak Polisi Keuangan itu yang salah apa nggak malu ya pak?”
“Nah itu dia bune. Ga cuma malu, tapi kredibilitasnya turun, dan juga ini jadi dilema Komisi Pemberantasan Penyakit Korupsi. Bila menyatakan bahwa Bapak Polisi Keuangan salah maka bisa bisa ribut antar lembaga Pusat. Lebih ruwet lagi to masalahnya.”
“Wah, iya pak bisa makin ruwet dan kacau. Sementara pak Eh Binal karena sudah dihukum copot jabatanya tidak kena hukuman lagi ya pak. Lha tapi kalo KPPK menyatakan pak gubernur yang salah piye pak?”
“Yang jelas pak Eh Binal puas bisa balas dendam sama pak Gubernur dan masyarakat meragukan kredibilitass KPPK. Wong pak Gubernur memproses sesuai prosedur sementara BPK membuat prosedur sendiri dalam memeriksa kok malah didukung. Kan berimbas pada lembaga lain untuk membenarkan proses yang tidak sesuai prosedur to? Bisa bahaya itu”
“Wah Kasihan KPPK ya pak? Dilema.”
“Lha itu dia, makanya pak Eh Binal harus diberi selamat.”
