“Kalo Bapak Polisi Keuangan memeriksa tidak menggunakan data dan fakta terus kok bisa menyatakan bahwa bapak gubernur menyalahi aturan dan merugikan negara ki njur piye paaak...pak?”
Saya garuk garuk kepala yang tidak gatal. Ada benarnya juga istri saya mikir begitu. Kata Bapak Polisi Keuangan, proses belanja lahan rumah sakit SUMBER SEHAT tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian negara. Tapi Bapak Polisi Keuangan sendiri memeriksa dan menentukan serta memberi keputusan tidak didasari dengan data dan fakta yang ada. Lha terus apa hasil pemeriksaanya itu bisa dianggap sah dan tidak merugikan negara ? Wong akhirnya malah bikin konflik antar lembaga.
Atau istri saya saja yang terlalu berlebihan mengidolakan pak Gubernur? Ah mosok sih mengidolakan kok sampai bisa mendetail begitu bolehnya membela pak Gubernur. Tetapi setelah saya pikir pikir lagi, namanya idola ya pasti akan terus diikuti. Wong idola jeee.
“Apa sih yang mendasari Bapak Polisi Keuangan Pusat itu membela mati matian hasil pemeriksaan Bapak Polisi Keuangan Daerah?”
“Embuh bune, awalnya itu kan hasil pemeriksaan Bapak Polisi Keuangan Daerah terhadap proses pembelian lahan SUMBER SEHAT, yang disampaikan oleh ketuanya, Bapak Eh Binal. Dalam keputusanya disampaikan bahwa terdapat kerugian negara dalam proses pembelian lahan tersebut.
Tetapi menurut pak Gubernur bahwa proses pembelian sudah disetujui oleh anggota Dewan Rakyat, “wong ada tanda tangannya” begitu kata pak Gubernur. Yowis berarti semua sepakat dan sah. Lha terus kok jadi masalah? Kalo bermasalah kan tentunya dari awal Dewan Rakyat tidak menyetujui to?”
“Apa mungkin karena pak Eh Binal waktu jadi ketua Badan Polisi Keuangan Daerah dulu pernah gagal melobi pak Gubernur untuk membeli lahan makam yang bermasalah itu, ya pak?”
“Ha embuh bune, mungkin juga sih, karena kesel dan mangkel batal dapet duit banyak terus balas dendam. Balas dendamnya dengan mengadu domba antar lembaga.”
“Kok mengadu domba antar lembaga gimana sih pak?”
“Lha ribut ribut antara pak Gubernur dengan Bapak Polisi Keuangan Pusat itu, Apa tidak mengadu domba namanya? Gubernur itu sendiri rak sebuah lembaga to. Sekarang malah nambah dengan bergabungnya para anggota Dewan Rakyat yang ikut ikut nuduh pak Gubernur korupsi. Eeeh Komisi Pemberantasan Penyakit Korupsi , KPPK, ikut ikut dilibatkan. Apa tidak mengerikan itu?”
“Iya ya pak, tapi aku masih belum paham pak. Mengadu dombanya bagaimana?”
