Secara strata politik, tokoh-tokoh politik PDI Perjuangan tidak selevel dengan ormas yang membakar bendera PDI-P. Kalau mau di proses secara hukum tidak masalah, tapi kalau dihadapi secara frontal, maka PDI-P akan sama "Gagal Pintar" dengan ormas tersebut.
Memang instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri sangat tegas dan keras, tapi secara substantif tujuannya untuk melakukan tindakan hukum, bukanlah untuk menciptakan kegaduhan. Itu kalau Surat Perintah Megawati tersebut salah di terjemahkan, maka yang muncul adalah kerusuhan.
Jika sampai ini yang terjadi, maka usaha kelompok masyarakat yang membakar bendera PDI-P, untuk memancing kerusuhan berhasil. Sangat terlihat kalau kelompok ini tidak memahami berbagai aturan dan konstitusi, sehingga berbagai tuntutan yang disampaikan memperlihatkan kalau mereka gagal pintar.
Kelompok ini bisa hidup dan besar, justeru karena mereka tidak memahami politik. Kalau mereka melek politik, tidak mungkin mereka hidup di jalanan, dan hanya hidup dari kegiatan demo, dan tentunya mereka sudah mendirikan partai politik.
Mereka terus bikin ulah, secara strategi hanya untuk menciptakan posisi tawar. Dengan punya posisi tawar, maka objekan untuk demo pun terus mengalir. Yang memanfaatkan mereka adalah orang, atau kelompok yang tidak menyukai pemerintah.
Siapa kelompok yang tidak menyukai pemerintah?
- Mereka yang hajat hidupnya dirugikan oleh berbagai kebijakan pemerintah.
- Mereka yang tersingkir dari kekuasaan, dan tidak mendapat porsi di pemerintahan
- Mereka para koruptor yang tidak bisa lagi mengulangi praktik korupsinya
- Mereka yang masuk dalam kelompok mafia yang ada di Republil ini, ada mafia migas, mafia import dan sebagainya.
Jadi kalau partai politik head to head dengan kelompok ormas tersebut, tidak ada untungnya. Biarkan saja mereka mau melakukan apa pun, sekali pun bendera partai adalah sesuatu yang sakral bagi PDI-P, namun berhadapan langsung sama mereka akan sangat merugikan PDI-P.
Biarkan aparat hukum yang memproses tindakan pelanggaran hukum, yang mereka lakukan. Kader PDI-P cukup duduk manis, seperti apa aparat hukum melaksanakan tugasnya, dan seperti apa hukum di tegakkan terhadap ormas seperti itu.
PDI-P tidak perlu terbakar, meskipun bendera partai dibakar. Membalas tindakan mereka dengan tindakan yang sama kerasnya, hanya akan menurunkan kredibilitas partai, karena mereka bukanlah partai politik, dan tidak selevel dengan partai politik.
Bu Megawati pun tidak perlu ikut terbakar, menguadapi kelompok yang tidak menggunakan nalar, Bu Mega harus menggunakan nalar seorang negarawan, jangan ikut-ikutan gaya preman seperti ormas yang membakar bendera PDI-P.
Negara harus hadir lewat penegakan hukum, tidak ada yang bisa bebas dari tindakan hukum kalau memang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketegasan negara harus bisa dibuktikan, mereka bisa eksis, karena negara tidak bertindak tegas.
Negara tidak boleh toleran dengan perilaku kelompok masyarakat yang melakukan tindakan anarkis dan radikalisme. Sekali negara tidake ambil tindakan tegas, maka selamanya pemerintah tidak akan mereka hormati.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H