Seberapa penting diperlukan Haluan Ideologi Pancasila (HIP), sehingga sebegitu penting nya di buatkan Undang-undang untuk mengaturnya.Â
Sekian ratus anggota DPR RI yang mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) HIP, sehingga menjadi polemik.
Masih adakah kewarasan berpikir anggota dewan terhormat yang mengusulkan RUU HIP tersebut? Setelah sekian banyak masyarakat menolak adany RUU HIP itu.
Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, tidak ada masalah dengan Pancasila,dan belum pernah ada yang mengusulkan RUU itu, karena memang tidak ada urgensinya UU yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila.
Apa yang terkandung dalam RUU HIP membuat saya mabuk maksud, salah satu pasal dalam RUU HIP, yakni pasal 6 menyebutkan salah satu ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila.
Selama 75 tahun merdeka istilah itu belum pernah disebutkan dalam berbagai lembaran negara, sehingga istilah tersebut membuat bias dan mabuk maksud.
Bunyi pasal ini sangat membuat mabuk maksud, yang efeknya bisa membuat bias. Sependek pengetahuan saya, untuk mengajarkan masyarakat memahami Pancasila secara utuh, tidak bisa Pancasila itu dikristalisasi menjadi Trisila dan Ekasila.
Yang harus difahami, bangsa kita saat ini sebagian besar belum tercerdaskan, jangan bikin masyarakat mabuk maksud dengan istilah-istilah yang tidak difahaminya, demi kepentingan segelintir elite politics di Senayan.
Untuk mensosialisasikan Pancasila selama 75 tahun merdeka, kita masih belum mampu, apa lagi kalau Pancasila dikristalisasi dengan Trisila dan Ekasila. Ngapain repot-repot membahas sesuatu yang "unfaedah", katanya Pancasila sudan final, untuk apa lagi dikutak katik.
Silahkan saja bahas pentingnya UU sebagai landasan hukum bagi HIP, tanpa perlu mengutak-atik Pancasila. Sesutua yang sulit difahami oleh masyarakat, dalam penerapannya akan bias.Â
Anggota DPR dalam melakukan dan merencanakan sesuatu, haruslah mengacu kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik partai.
Anggota DPR dibayar oleh rakyat, sebagai wakil rakyat. Apapun yang dilakukan anggota DPR haruslah berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan yang harus diingat, sebagian besar rakyat Indonesia belum tercerdaskan, namun bukan berarti terus dibodohi dengan aturan-aturan yang tidak mereka mengerti.
Kalau anggota DPR sendiri buang badan terhadap apa yang sudah mereka rancang, terus siapa yang akan menerima akibatnya. Sementara pemerintah tidak bisa menghentikan RUU tersebut, karena merupakan usulan DPR.
Sebaiknya DPR menghentikan pembahasan RUU HIP, karena memang unfaedah. DPR sendiri tidak mampu menjelaskan apa urgensinya diadakan RUU HIP itu. Kalau yang merancang sendiri tidak mengerti apa tujuannya merancang RUU tersebut, apa lagi masyarakat.
Masih banyak RUU yang masuk dalam Prolegnas, yang menjadi prioritas pembahasan, lalu kenapa RUU HIP dianggap lebih penting, sehingga perlu segera dibahas. Ada target apa di balik pembahasan RUU HIP ini?
Tidak perlu menambah persoalan, persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini sudah cukup pelik, terlebih lagi dimasa Pandemik.
Seperti dilansir Kompas.com, Kemudian, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri mendesak DPR RI mencabut RUU HIP karena dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Mayjen TNI (Purn) Soekarno mengungkapkan, keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang-tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan.
Apa susahnya bagi DPR mencabut RUU HIP tersebut, karena memang tidak ada manfaatnya selain dari pada menambah kegaduhan yang politik. Atau jangan-jangan memang sengaja digunakan untuk memancing di air keruh, untuk membuat gaduh?
