Salahnya Arief Poyuono dimana? Dia cuma bilang, "kebangkitan PKI dimainkan Kadrun", sementara kata Kadrun itu sendiri konotasinya sangat subjektif. Siapa yang dituduhkan Arief dengan kata Kadrun itu sendiri belum jelas. Arief cuma sekadar " Cek Ombak", lah kok malah Gerindra yang teriak, emang Partai Gerindra partainya Kadrun?
Wajar kalau Arief tidak hiraukan panggilan Gerindra, dia tetap kukuh dengan pernyataannya, karena memang apa yang dikatakan adalah sebatas dugaan. Mana ada yang berani protes terhadap pernyataannya, selain dari pada Partai Gerindra, bahkan yang dituduhkan Arief sebagai Kadrun, malah tidak protes.
Sampai segitunya partai Gerindra marah pada Arief, apakah karena ucapannya itu Gerindra merasa dirugikan? Ruginya dimana? Isu kebangkitan PKI itu sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Mereka yang menganggap PKI itu masih ada, belum bisa membuktikan sama sekali.
Kalau satu orang yang diindikasikan sebagai PKI saja belum bisa ditangkap, gimana mau bilang ada jutaan PKI yang sudah siap bangkit. PKI itu organisasi terlarang yang sudah diberangus, seperti yang dikatakan Arief Poyuono pada Detik.com,
"Kok sanksi sih.... Memang saya salah ngomong fakta? Memang ada tuh PKI bangkit? Kalau bangkit pasti dibubarin aparat hukum dong kan ideologi terlarang," sebutnya.
Bahkan Arief sendiri merasa Gerindra sebagai wadahnya Kadrun, dan framing itu justeru merugikan Gerindra sendiri. Atau jangan-jangan dugaan Arief bahwa Gerindra menjadi wadahnya Kadrun memang benar, buktinya Fadli Zon sampai menyuruh Arief balik ke PDIP.
Cara Gerindra menyikap persoalan ini kurang bijak, Fadli Zon yang katanya sangat mengagungkan demokrasi, justeru terkesan sangat tidak demokratis, Waketum partainya sendiri tidak dibolehkan mengeluarkan pendapat.
Arief sendiri sangat menyesalkan dengan tindakan para petinggi Gerindra yang ingin memberikannya sanksi, dia berkeyakinan tidak akan mendapatkan sanksi, karena apa yang dikatakannya adalah fakta.
Jelas-jelas negara tidak membolehkan adanya organisasi terlarang, HTI saja dibubarkan Pemerintah, apa lagi PKI yang sudah dianggap sebagai Partai terlarang.
