PSBB dalam penerapannya tidak lebih dari Social distancing, yang lebih diutamakan menjaga physical distancing, dengan persepsi yang berbeda-beda oleh masyarakat yang menerapkannya.
Sebuah kebijakan akan dibilang efektif dalam penerapannya, jika memang berhasil memutus mata rantai penularan, dan mengurangi tingkat penyebaran covid-19. Pada kenyataannya kebijakan PSBB tidak memberikan efek yang sangat signifikan.
Pelarangan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, tidak dipatuhi oleh masyarakat. Lihat saja larangan mudik lebaran, tetap saja terjadi arus mudik lebaran seperti yang terjadi seperti biasa terjadi pada dlsituasi normal.
Sebagian besar masjid-masjid di lingkungan kelurahan, masih tetap melaksanakan sholat berjamaah, baik untuk sholat lima waktu, maupun sholat Jum'at dan sholat Taraweh, tanpa ada beban resiko penularan.
Kerumunan masyarakat masih terus terjadi, baik di pasar tradisional, terminal angkutan, bahkan dilingkungan perkampungan. Tidak rajinnya aparatur kelurahan dan kecamatan dalam mengawasi penerapan PSBB, membuat masyarakat tidak memahami pentingnya menjaga jarak.
Padahal penanggulangan terhadap penularan covid-19, adalah tanggung jawan masyarakat juga, cukup dengan mematuhi semua aturan yang diterapkan pemerintah, maka masyarakat sudah ikut berperan dalam penanggulangan penularan covid-19.
Fase kedua PSBB di wilayah DKI Jakarta, harusnya bisa memberikan dampak pengurangan jumlah pasien terinfeksi covid-19, dengan penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan PSBB.
Tanpa adanya ketegasan dalam penerapan dan pemberian sanksi bagi pelanggar, maka penerapan PSBB tetap saja tidak memberikan hasil apa-apa, anggaran habis masyarakat yang terinfeksi, jumlahnya semakin bertambah luar biasa.
Sebagai penduduk DKI Jakarta, penulis belum melihat peranan walikota dari kelima wilayah yang ada di DKI Jakarta, mereka tenggelam di tengah pamor dan sepak terjang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Padahal seharusnya, integritas walikota diuji dimasa pandemi yang menyebabkan, Jakarta menjadi episentrum penyebaran pandemi covid-19. Para walikota bisa bahu membahu dengan para camat dan lurah, serta masyarakat dalam memerangi covid-19.
Namun pada kenyataannya, keberadaan apratur pemerintah dijajaran Gubernur DKI Jakarta, nyaris tak terdengar aktivitasnya di tengah masyarakat DKI Jakarta. Sudahlah camat dan lurah tidak aktif ditengah masyarakat, walikota pun juga demikian.
