Sejak melakukan aksi bersih-bersih, Menteri BUMN, Erick Thohir kerap diteror. Teror tersebut berupa ancaman baik via SMS maupun via WA. Sangat pantas hal itu diterima Erick Thohir, karena memang orang-orang yang tidak puas dengan aksinya tersebut, pasti akan melakukan itu
Pantas yang saya maksudkan bukanlah untuk mengutuk aksinya, justeru aksi Erick Thohir tersebut perlu diapresiasi. Pantas dia menerima resiko untuk diteror, karena aksinya sangat langka dilakukan pejabat negara. Erick Thohir sangat siap dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya.
Belum ada sejarahnya pejabat yang melakukan tindakan bersih-bersih akan aman-aman saja. Siapa saja yang bertindak dengan benar, dan untuk menegakkan kebenaran, nyawa taruhannya. Pejabat seperti ini akan banyak musuhnya, dan Erick Thohir sangat sadar dengan resiko itu.
Ketika dia mencoba mengganti beberapa direksi dan komisaris BUMN, dia mendapat ancaman kalau berani mencopot seseorang yang dimaksudkan, maka akan berhadapan dengan pengancam.
"Saya dengar ini mau dicopot, kalau ini dicopot berhadapan dengan kami," ujarnya menirukan isi pesan teror yang pernah ia terima.
Inilah salah satu bukti Erick Pantas diteror, karena orang-orang yang haus kekuasaan, dan takut kehilangan jabatan kepentingannya terganggu, sehingga mereka merasa pantas untuk menteror Erick Thohir. Padahal ancaman seperti itu sangat mudah untuk dilacak.
Apa yang dialami Erick Thohir ini adalah seperti yang dialami oleh Ahok dan Jokowi, hanya saja cara menterornya yang berbeda. Mungkin teror via SMS dan aplikasi WhatsApp ini barulah awal pemulaaannya, pasti ada teror berikutnya dengan modus dan cara berbeda.
Selain teror seperti diatas, sering juga terjadi pencatutan namanya dan nama keluarganya, bahkan nama Wamennya, oleh oknum yang memiliki kepentingan untuk penipuan dan kepentingan tertentu. Hal seperti inipun sangat diwaspadai Erick.
Peristiwa seperti itu menurutnya sudah pernah terjadi, bahkan nama Wamennya sudah beberapa kali digunakan dalam proses rekruitmen komisaris dan direksi BUMN.
Erick sekarang ini sudah menjadi target orang-orang yang kepentingannya terganggu oleh aksinya, dan itu bukanlah cuma sedikit orang, belum lagi nanti kalau Ahok mulai bersih-bersih Pertamina, yang pasti para mafia migas tidak akan tinggal diam.
Penghapusan Sanksi Pidana bagi Pengusaha
Tapi aksi bersih-bersih ini menjadi sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk mengubah aturan sanksi pidana kepada para pengusaha 'nakal'. Sebagai gantinya, pengusaha nakal hanya akan diberikan sanksi administrasi kalau mereka melanggar aturan.
Padahal yang menjadi rekanan BUMN selama ini banyak sekali pengusaha nakal. Betapa enaknya jadi pengusaha di era Jokowi, sama dengan pengusaha di era Soeharto. Menjadi pengusaha sangat dilindungi oleh berbagai aturan yang meringankan.
Inilah dampak dari pengusaha terjun didunia politik dan berada dalam partai politik. Sehingga peranan eksekutif dan yudikayifpun bisa mereka pengaruhi untuk mengamankan kepentingan mereka.
Apakah penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha ini adalah juga bagian dari visi dan misi Presiden.? Atau hanya baru berupa masukan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam konteks bersih-bersih di BUMN ini harus nya juga termasuk bersih-bersih relasi yang menjadi rekanan di BUMN, jangan lagi ada pengusaha yang nakan dapat proyek di BUMN.
Apalagi Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar proyek pemerintah tidak hanya dikuasai oleh BUMN, harus bisa dibagikan juga kepada pihak swasta. Adakah keterkaitannya penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha nakal, dengan terbukanya peluang swasta mendapatkan proyek di BUMN.?
Akan banyak sekali tugas yang akan dihadapi Erick Thohir nantinya, terlebih lagi setelah aturan penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha nakal tersebut diberlakukan. Sebagai masyarakat, tentu kita perlu tahu seperti apa implementasinya nanti.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H