Kontroversial wacana Menteri KKP, Edhy Prabowo, yang akan membuka keran ekspor benih lobster ditanggapi dengan secara politisi oleh Presiden Jokowi. Tidak mengamini wacana tersebut, juga tidak mendukung sepenuhnya larangan yang pernah dikeluarkan Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti.
Begitulah selalu Jokowi, tidak ingin terkesan memihak kepada salah satu diantara dua pertentangan. Hal itu bisa dilihat dari pernyataannya, ekspor atau tidak ekspor benih lobster dasar pijakannya tetap seberapa besar manfaat yang diberikan pada negara, juga pada nelayan.
Kalau harus ekspor harus diperhitungkan nilai tambahnya pada negara dan nelayan, juga harus menjaga keseimbangannya. Artinya tidak bisa cuma diperhitungkan keuntungannya semata, tetap harus dipikirkan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.
Begitu juga kalau tidak ekspor benih lobster, tetap juga harus melihat nilai tambah yang diberikan pada negara. Nah ini yang mengesankan larangan yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti tidak ditanggapi secara positif oleh Presiden Jokowi. Sumber
Padahal ekspor atau tidaknya benih lobster masing-masing ada nilai keekonomiannya, hanya saja yang mana lebih diutamakan, keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Yang jelas ekspor benih lobster hanya memberikan keuntungan jangka pendek akibat eksploitasi dari efek ekspor tersebut.
Meskipun Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya, kita harus mengenal karakteristik dan mental masyarakat, juga pengusaha yang tidak disiplin terhadap berbagai aturan, ketika sudah berhadapan dengan nilai keuntungan.
Garansi apa yang bisa diberikan Menteri Edhy Prabowo jika apa yang dipesankan Presiden Jokowi tidak bisa ditepati. Jelas ini bukanlah sesuatu yang mudah, resikonya besar bagi Edhy Prabowo, bahkan bisa mempertaruhkan jabatannya.
Atau jangan-jangan Presiden Jokowi menggunakan jurus  'merebus kodok' dalam merespon kebijakan Edhy Prabowo tersebut. Kalau seandainya Edhy tidak bisa memegang amanah terhadap kebijakan yang dikeluarkannya sendiri, maka otomatis dia akan mental sendiri dari jabatan menteri.
Dalam penerapannya apa yang diinginkan Jokowi tersebut tidaklah mudah, karena berhadapan dengan pengusaha yang tamak, yang profit oriented, sangat susah dikendalikan, apalagi kalau yang punya kebijakan mempunyai vested interest. Begitu juga dengan nelayan yang sudah di ijon oleh pengusaha.
