Semua sudah dijatahkan sesuai dengan porsinya dan kontribusinya, dan itupun Jokowi yang menentukan berapa jumlah kursi menteri yang didapat partai koalisi pendukungnya. Pressure politic tidak lagi berlaku.
Pada periode kedua, Jokowi bisa 'power full', semua terarah dan satu arah hanya dari petunjuk Jokowi. Tiga hal yang sangat ditekankan Jokowi, dan menjadi Juklak bagi para menteri, yang penulis kutip dari Tempo.co
Pertama, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada cuma visi Presiden dan Wakil Presiden. Secara tidak langsung Jokowi ingin memutuskan intervensi partai terhadap menteri yang merupakan kader partai.
Kedua, menteri yang tidak siap menjalankan visi dan misi Presiden, dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal harus siap dipecat ditengah jalan.
Ketiga, tidak melakukan korupsi, ini hal yang menjadi perhatian serius Presiden Jokowi, karena diperiode pertama ada menteri yang juga kader partai tersangkut kasus korupsi.Â
Jadi kalau ada menteri Jokowi yang bergerak secara progrsif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, itu adalah sesuai dengan visi dan misi Presiden. Makanya apa yang dilakukan Erick Thohir dalam membenahi BUMN, sangat diapresiasi oleh Presiden Jokowi.
Gerakan bersih-bersih ini semoga saja tidak cuma dilakukan oleh kementerian BUMN, juga harus dilakukan oleh kementerian yang lainnnya. Namun memang, setiap menteri punya cara dan strategi dalam membenahi kementeriannya.
Memang sangat disayangkan gebrakan bersih-bersih ini baru bisa dilakukan dimasa periode kedua. Kalau saja dari periode pertama semua punya komitmen yang serius membenahi BUMN, pastinya pada periode kedua BUMN akan sehat semua, dan bisa memberikan profit yang sangat berarti bagi negara.
Harus diakui, keberadaan partai politik berdiri sendiri di dalam negara, sehingga kepentingan partai diatas kepentingan bangsa dan negara. Baru akhir-akhir ini kita mendengar para petinggi partai politik berkomitmen, tidak ada lagi kepentingan partai, yang ada cuma kepentingan bangsa dan negara, itupun cuma sebatas retorika.
Jadi pertanyaan, 5 Tahun Kemarin Jokowi Ngapain Aja.? Masing-masing kita punya cara dalam mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Jokowi, dan itupun sangat subjektif sifatnya, dan tidak juga bisa disalahkan kalau ada yang merasa Jokowi tidak melakukan apa-apa lima tahun sebelumnya, karena itu hak subjektifitas masing-masing.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H