Dalam hal Kesehatan :
- Mengadakan sunatan masal setiap satu tahu sekali secara cuma-cuma.
- Mengadakan donor darah secara sukarela ketika ada yang membutuhkan.
- Menyediakan mobil ambulan untuk masyarakat Kota Palembang dan dan sekitarnya secara gratis.
- Ikut melakukan bakti sosial yang diadakan oleh pemerintah bila diminta dan melakukan bakti sosial yang diadakan oleh masyarakat sekitar walaupun tidak diminta.
- Membuka posko-posko untuk para korban yang terkena musibah baik itu kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain-lain yang wilayahnya masuk wilayah Sumatra Selatan.
Habib Mahdi menambahkan, dalam bidang kesehatan FPI "FPI memiliki anak organisasi yaitu Hilal Merah Indonesia (HILMI) yang bergerak ketika ada musibah dan lain-lainya.
Adapun pola gerakan sosial dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI di Kota Palembang itu berdampak positif. Pertama, pola gerakan FPI dalam kegiatan Controling menutup tempat maksiat FPI di Kota Palembang belum pernah terjadi konflik dengan aparat, karena FPI bekerja sama dengan pihak aparat untuk melakukan penutupan tempat maksiat, perjudian, minuman keras dan prostitusi di lokasi pasar kuto lorong kulit. FPI hanya melaporkan, yang wajib melakukan penyergapan adalah aparat pemerintahan.
5. Bidang Politik
Untuk kegiatan politik FPI tidak pernah terlibat dengan politik praktis dan FPI tidak akan  menjadi partai politik, tapi FPI berhak untuk memperjuangkan aspirasinya melalui jalur politik hanya memberikan dukungan kepada calon-calon yang dianggap oleh FPI mampu untuk mengemban amanah dan mewujukan apa yang di cita-citakan oleh bangsa dan negara juga merupakan cita-cita dari FPI. Seperti silaturahmi yang dilakukan DPP partai bulan bintang (PBB) bersama pengurus DPW PBB Sumsel dan DPC PBB Palembang, ke markas Front Pembela Islam (FPI).
 FPI menginginkan negara Indonesia menjadi negara musyawarah bukan demokrasi. Musyawarah merupakan sistem Islam, sedangkan demokrasi merupakan sistem dari Barat. Habib Rizieq Syihab mengatakan dalam bukunya Wawasan Kebangsaan menuju NKRI Bersyariah:Jika Indonesia dinyatakan sebagai Negara Demokrasi, maka berarti semua umat Islam Indonesia sedang berada dalam "kubangan" dosa besar, karena sistem demokrasi adalah sistem kafir yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya umat Islam akan berhadapan dengan situasi yang sangat dilematis, yaitu: jika masuk ke dalam sistem demokrasi berarti masuk ke dalam sistem yang haram, sedang jika tidak masuk ke dalam sistem demokrasi maka berarti harus melakukan perlawanan dari luar sistem (2013:56).
 FPI sebagai organisasi kemasyarakatan Islam mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Penegakan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan pada setiap bidang termasuk dalam bidang politik.
