Keefektifan Pajak dalam Pendidikan dan Kesehatan: Kunci Pembangunan Ekonomi dan Keluar dari Lingkaran Kemiskinan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007). Berdasarkan definisi tersebut, fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Kemakmuran adalah kemampuan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran suatu negara adalah tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Tingkat kemakmuran memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Semakin makmur suatu negara maka tingkat kemiskinan dan ketimpangan negara tersebut semakin kecil.

Selain itu, tingkat kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita. Pendapatan nasional adalah total pendapatan seluruh masyarakat di suatu negara dalam waktu satu tahun. Sedangkan, pendapatan per-kapita adalah pendapatan rata-rata individu dalam suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita suatu negara maka semakin tinggi tingkat kemakmuran negara tersebut.

Namun, pendapatan nasional yang tinggi tidak menjamin kemakmuran suatu negara apabila memiliki pendapatan per-kapita yang kecil. Begitu juga dengan pendapatan per-kapita, pendapatan per-kapita yang tinggi tidak menjamin kemakmuran suatu negara apabila distribusi pendapatannya tidak merata. Kemakmuran suatu negara ditentukan oleh kemampuan mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya, seperti masalah pendapatan nasional, pendapatan per-kapita, dan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat maka diperlukan adanya pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah proses yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dimensi kehidupan yang dimaksud adalah indikator-indikator ekonomi dan sosial, seperti tingkat pendapatan per-kapita, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan seseorang. Salah satu bentuk pembangunan ekonomi adalah penggunaan pajak secara efektif pada sektor-sektor yang menjadi sasaran pembangunan, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Apakah Hubungan Pendidikan dan Kesehatan dengan Pembangunan Ekonomi?

Menurut Amartya Sen, konsep pembangunan adalah "capabilities to function" yang menjelaskan bahwa kondisi well-being (kesejahteraan) dapat dilihat dari konteks kapabilitas seseorang untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu yang diinginkan untuk membuat hidup bernilai. Berdasarkan definisi tersebut, pendidikan berperan penting dalam pembangunan ekonomi karenaa dapat memberikan kehidupan yang bernilai sedangkan kesehatan sangat penting bagi produktivitas dan kesejahteraan seseorang.

Pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, kesehatan adalah prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga sangat bergantung pada kondisi kesehatan yang baik.

Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan dapat dianggap sebagai elemen penting dalam pertumbuhan dan pembangunan karena berperan sebagai input untuk fungsi produksi agregat. Fungsi ganda pendidikan dan kesehatan sebagai input dan output menjadikan mereka sangat vital dalam pembangunan ekonomi.

Bagaimana Pendidikan dan Kesehatan Mampu Meningkatkan Kemakmuran Rakyat dan Memberantas Kemiskinan?

Pendidikan mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan peluang kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi sehingga mampu memperbaiki kondisi ekonomi suatu individu dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Sementara itu, kesehatan memiliki hubungan erat dengan tingkat produktivitas seseorang. Semakin produktif seseorang maka upah yang dia terima akan lebih tinggi. Tingkat kesehatan yang baik juga mampu memperpanjang usia harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat karena menciptakan individu yang lebih produktif, berdaya, dan sejahtera.

Namun, kunci sesungguhnya memberantas kemiskinan adalah distribusi yang merata. Distribusi pendidikan dan kesehatan sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Sebagian orang yang beruntung mampu memperoleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sementara mereka yang miskin tidak memiliki akses terhadap dua hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya ketimpangan dan kemiskinan tidak terhapuskan. Oleh karena itu, peran pajak diharapkan mampu untuk mengatasi masalah distribusi yang tidak merata dalam pendidikan dan kesehatan agar kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Peran Pajak dalam Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pajak memiliki peran besar dalam pembangunan dan kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan. Kontribusi nyata pajak dalam sektor pendidikan dan kesehatan adalah kebijakan mandatory spending, yaitu pengeluaran negara yang telah diatur Undang-Undang untuk mengatasi ketimpangan. Mandatory spending di bidang pendidikan diatur sebesar 20% dari APBN dan APBD. Adanya kebijakan tersebut mampu memperbaiki ketimpangan akan akses pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah hingga tahun 2023. Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk pengembangan kurikulum, pemberian beasiswa, dan pemerataan fasilitas pendidikan.

Namun, bidang kesehatan tidak lagi termasuk ke dalam kebijakan mandatory spending. Hal tersebut merupakan bentuk evaluasi dan efisiensi anggaran sehingga pemanfaatan pajak di bidang kesehatan. Harapannya, penggunaan anggaran menjadi lebih fleksibel karena menggunakan prinsip money follow programs dan berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Tujuan dari penggunaan pajak yang efektif ini adalah mampu mengatasi masalah-masalah krusial dalam bidang kesehatan, seperti meningkatkan kualitas dan akses layanan primer dan rujukan, efisiensi program JKN, dan pengembangan, serta pemerataan fasilitas kesehatan.