Keefektifan Pajak dalam Pendidikan dan Kesehatan: Kunci Pembangunan Ekonomi dan Keluar dari Lingkaran Kemiskinan

Namun, kunci sesungguhnya memberantas kemiskinan adalah distribusi yang merata. Distribusi pendidikan dan kesehatan sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Sebagian orang yang beruntung mampu memperoleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sementara mereka yang miskin tidak memiliki akses terhadap dua hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya ketimpangan dan kemiskinan tidak terhapuskan. Oleh karena itu, peran pajak diharapkan mampu untuk mengatasi masalah distribusi yang tidak merata dalam pendidikan dan kesehatan agar kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Peran Pajak dalam Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pajak memiliki peran besar dalam pembangunan dan kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan. Kontribusi nyata pajak dalam sektor pendidikan dan kesehatan adalah kebijakan mandatory spending, yaitu pengeluaran negara yang telah diatur Undang-Undang untuk mengatasi ketimpangan. Mandatory spending di bidang pendidikan diatur sebesar 20% dari APBN dan APBD. Adanya kebijakan tersebut mampu memperbaiki ketimpangan akan akses pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah hingga tahun 2023. Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk pengembangan kurikulum, pemberian beasiswa, dan pemerataan fasilitas pendidikan.

Namun, bidang kesehatan tidak lagi termasuk ke dalam kebijakan mandatory spending. Hal tersebut merupakan bentuk evaluasi dan efisiensi anggaran sehingga pemanfaatan pajak di bidang kesehatan. Harapannya, penggunaan anggaran menjadi lebih fleksibel karena menggunakan prinsip money follow programs dan berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Tujuan dari penggunaan pajak yang efektif ini adalah mampu mengatasi masalah-masalah krusial dalam bidang kesehatan, seperti meningkatkan kualitas dan akses layanan primer dan rujukan, efisiensi program JKN, dan pengembangan, serta pemerataan fasilitas kesehatan.