Mohon tunggu...
Ajeng Kenya
Ajeng Kenya Mohon Tunggu... Mahasiswa - UPN Veteran Yogyakarta

Saya adalah mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional Semester 5 yang senang bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain untuk belajar hal baru

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Mempertahankan Keberlanjutan Hutan dan Mengurangi Emisi Gas Rumah Kacaa

2 April 2023   08:29 Diperbarui: 2 April 2023   08:37 186
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Tidak hanya itu, Indonesia juga sudah menjalankan kerja sama dengan banyak negara serta organisasi internasional lainnya dalam memaksimalkan program REDD+ ini. Pada tahun 2016 lalu, Indonesia serta Norwegia telah menandatangani perjanjian kerjasama senilai US$ 1 miliyar demi menunjang program REDD+ dapat berjalan di Indonesia.

Meski begitu, walaupun berbagai macam upaya telah dilakukan untuk bisa menguatkan program REDD+ tersebut, Indonesia masih harus dihadapkan dengan tantangan – tantangan dalam mengimplementasikan program ini. Salah satu tantangan terbesarnya yaitu berkaitan dengan koordinasi antarlembaga dalam penerapan program REDD+, sehingga terkadang terjadi tumpang tindih serta ada saja peristiwa saling mengakui terhadap sumber daya maupun area hutan tertentu.

Implementasi program REDD+ di Indonesia mengalami sebagian tantangan diantaranya pertama, penetapan batasan daerah hutan yang jelas serta terukur. Penetapan batasan daerah hutan yang tidak jelas serta kerapkali tumpang tindih dengan daerah yang diklaim oleh warga ataupun industri bisa menimbulkan sengketa serta membatasi implementasi program REDD+. 

Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Indonesia sudah melaksanakan reformasi agraria serta melaksanakan pemetaan ulang batasan daerah hutan. Kedua, Pengelolaan hutan pengelolaan hutan yang kurang baik. Penebangan hutan ilegal serta praktek- praktek pengelolaan hutan yang tidak berkepanjangan bisa kurangi daya guna program REDD+. Dalam penangggulangannya, pemerintah Indonesia sudah mempraktikkan moratorium penebangan hutan baru serta menguatkan pengawasan terhadap kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan. 

Ketiga, minimnya partisipasi warga dalam implementasi program REDD+. Warga kerapkali tidak mempunyai akses yang lumayan ke data serta sumber energi yang diperlukan buat menunjang program REDD+. pemerintah Indonesia sudah mendesak partisipasi warga dalam perencanaan serta implementasi program REDD+ lewat program- partner serta partisipasi langsung. Keempat, Adanya pendanaan yang tidak mencukupi buat implementasi program REDD+. 

Program REDD+ memerlukan dana yang besar buat konservasi hutan serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Solusi yang telah direalisasikan adalah Indonesia sudah sukses mendapatkan sokongan dari negara- negara maju serta lembaga donor internasional, semacam Norwegia, Jerman, serta Bank Dunia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun