Di era globalisasi, konflik perdagangan tumbuh dan pertumbuhan perdagangan internasional semakin cepat. Kesuksesan Indonesia dalam perdagangan internasional tampaknya terhalang oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan ekonomi internasional dan kebijakan ekonomi dan perdagangan di wilayah sengketa perdagangan tertentu. Sengketa perdagangan di sektor kertas terkait dengan topik perdagangan internasional antara Indonesia dan Korea Selatan. Dumping menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya diskriminasi harga. Negara-negara yang terkena dampak mungkin mengambil tindakan dalam bentuk inisiatif anti-dumping untuk menghentikan kerugian.
Tindakan dumping biasanya dilakukan dengan mengenakan "bea masuk anti dumping" (BMAD) terkait dengan barang dumping. Sengketa tersebut dimulai pada November 2002 ketika sektor kertas Korea Selatan mengajukan petisi kepada komisi perdagangan negara tersebut, KTC (Komisi Perdagangan Korea), tetapi terus berlanjut selama periode pelaporan hingga 2019. Peserta forum DSB mengklaim bahwa WTO terhenti meskipun ada fakta bahwa pemerintah memulai negosiasi pada tahun 2004.
Kontroversi yang terus berlanjut sampai pada poin banding ini adalah tuduhan bahwa Korea Selatan keliru menyimpulkan bahwa telah terjadi dumping oleh Indonesia dan menjatuhkan berbagai sanksi kepada Korea Selatan. Berdasarkan temuan panel tersebut, DSB WTO menerima laporan dari 10 panel tersebut, namun Korea Selatan menolak untuk mengambil tindakan tersebut. Implementasi yang buruk dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa memberikan Korea Selatan kebebasan yang lebih besar untuk menolak melaksanakan putusan tersebut, meninggalkan Indonesia, yang seharusnya diberi kompensasi atas tindakan Korea Selatan, dengan sendirinya.
Penanganan Sengketa Antara Indonesia dan Korea Selatan Terkait Kasus DumpingÂ
Beberapa industri pengekspor kertas, antara lain Indah Kiat Pulp & Paper Inc, Pindo Deli Pulp and Mills Ltd, Tjiwi Chemical Paper Factory Inc, dan April Pine Paper Trading Pte Ltd, menjadi target gugatan yang diajukan Korea Selatan terhadap Indonesia. Indonesia memenangkan kasus tersebut. Dalam sistem perdagangan WTO, Indonesia telah memanfaatkan keistimewaan dan haknya untuk menerapkan prinsip multilateralisme, terutama prinsip transparansi. Untuk pertama kalinya, sebagai keluhan utama yang dirugikan oleh penerapan persyaratan perdagangan kertas yang diterapkan oleh anggota WTO lainnya, bangsa kita diuntungkan dari "Dispute Settlement Mechanism" (DSM).
Indonesia meminta agar panel memutuskan agar Korea Selatan melanggar beberapa ketentuan Perjanjian Anti Dumping dengan melakukan tindakan anti dumping terhadap produk kertas tertentu yang diimpor dari Indonesia. Hal itu dilakukan dalam gugatan yang diajukan Indonesia. Korea Selatan juga telah mengabaikan kewajibannya untuk menerapkan langkah-langkah anti-dumping berdasarkan Pasal VI GATT.Â
Menyusul kasus ini, panel mencapai keputusan dan menyarankan agar Korea Selatan mengubah pilihan yang dibuatnya agar dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian WTO. Tanggapan Indonesia terhadap keputusan tersebut adalah menerimanya tanpa menunjukkan ketidaksetujuan selama prosedur penyelesaian sengketa atau bertindak ceroboh dalam melaksanakan rekomendasi panel.
Tetapi tanggapan bangsa terhadap keputusan panel dari "badan penyelesaian konflik" WTO sama dengan penolakan untuk menegakkan keputusan. Isu ini terlihat dari tindakan negara Korea Selatan tersebut yang menolak melaksanakan keputusan "badan penyelesaian sengketa" WTO. Jika ini terus terjadi, Indonesia akan mengalami defisit yang signifikan, yang diperkirakan akan berlangsung tanpa batas waktu selama negara terpidana tidak mengembalikan kontribusinya sesuai dengan peraturan WTO.
Karena gagal membalas dendam/realiasi atau, sebaliknya, karena Korea Selatan menganggap Indonesia tidak penting, kasus pembalasan masih menjadi kekuatan dan kelemahan tersendiri dari gesekan yang menyatukan negara-negara berkembang dan industri. Sementara semua pihak memiliki niat yang sangat baik, keputusan ini dibuat. Kesimpulannya, ada banyak kekhawatiran kontradiktif dalam memindahkan perselisihan pembalasan melalui negosiasi kedua negara, tetapi terbukti dari sini bahwa tantangan dalam kasus ini sama dengan kasus dugaan dumping lainnya. Karena klausul lain yang berkaitan dengan proses implementasi dan tenggat waktu pelaksanaannya, tidak ada badan yang mengawasi pelaksanaan putusan "badan penyelesaian sengketa" WTO dan tidak ada badan yang mengawasi pembalasan.Â
Dampak Dari Sengketa Kertas Indonesia dan Korea SelatanÂ
Isu tarif anti-dumping untuk produk kertas Indonesia di Korea Selatan akhirnya diangkat di Dispute Settlement Committee WTO dan dipertimbangkan di sana (DSB). DSB telah berupaya menjalin hubungan antara Korea dan Indonesia, khususnya di bidang kertas. bola. Pengaduan dumping kertas Indonesia telah diberhentikan oleh Korea Trade Commission (KTC), namun pabrikan Korea belum memberikan tanggapan positif. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan produsen Korea tentang pencegahan dumping.
