Ketimpangan Alokasi Dana Pendidikan di Indonesia, Siswa Jadi Putus Sekolah?

Ketimpangan Alokasi Dana Pendidikan di Indonesia, Siswa Jadi Putus Sekolah?

Betapa Mahalnya Ongkos Pendidikan Sekolah Bagi Sebuah Negara Miskin; Tetapi Juga Betapa Omong Kosongnya Sistem Sekolah itu Untuk Menghilangkan Jurang Kemiskinan Tersebut-Goenawan Mohamad

Pendidikan memiliki peran penting sebagai investasi jangka panjang dalam setiap negara. Tingkat kemajuan suatu negara di masa depan dapat diukur berdasarkan kualitas pendidikan yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi negara Indonesia yang memiliki tujuan yang jelas dalam dasar negaranya, yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi, dan berkeadilan. Pentingnya Peran Sosial dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Agar cita-cita negara Indonesia dapat tercapai, diperlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat yang mampu menjalankan lima prinsip dasar negara. Salah satu metode yang dapat diambil oleh negara dalam membangun generasi yang handal adalah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua individu.

Masyarakat merupakan komponen yang membentuk keberlangsungan dan interaksi dalam suatu kelompok atau komunitas. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, kita berinteraksi dengan indivisu-individu lain setiap hari. Komponen masyarakat ini terdiri dari individu-individu yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga stabilitas dan kemajuan masyarakat. Mereka saling terhubung dan bergantung satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. komponen masyarakat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, norma, nilai, institusi, dan organisasi. Dalam menjalankan peran mereka, masyarakat  berperan penting dalam membentuk identitas, kohesi, serta stabilitas sosial dalam suatu kelompok. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dalam masyarakat untuk memahami dan menghargai peran dan kontribusi setiap komponen masyarakat ini, sehingga dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkembang.

Masalah penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat negara maupun lembaga, adalah pembiayaan. Pembiayaan dianggap sebagai unsur yang sangat penting dan harus tersedia dalam berbagai tingkatan. Misalnya Setiap tahun, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pendidikan harus mendapatkan alokasi dana minimal sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan hal yang sama juga berlaku untuk pemerintah daerah. Setiap tahun, dilakukan penetapan anggaran untuk pendidikan, termasuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Dalam konteks lembaga atau organisasi, setiap tahun sekolah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). RAPBS adalah sebuah metode yang menggambarkan rencana pendapatan dan pengeluaran biaya bagi keperluan operasional sekolah. fungsi organisasi. Biaya ini mencerminkan strategi keuangan yang digunakan untuk membiayai aktivitas dan operasi organisasi. Dalam penggunaan biaya ini, organisasi mencoba mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Biaya ini dapat digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan, seperti pengembangan produk, pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia. Dengan menggunakan biaya ini dengan Pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan mencapai keberhasilan keuangan.

Namun, pendidikan juga menghadapi banyak tantangan. Beberapa orang tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Kurangnya sumber daya, guru yang terlatih, atau fasilitas pendidikan yang memadai juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan sistem pendidikan. Investasi dalam pendidikan harus diutamakan dan harus ada upaya untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dalam kesimpulannya, pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan individu serta masyarakat. Kita harus memahami betapa pentingnya pendidikan dan berkomitmen untuk terus meningkatkannya. Melalui pendidikan, kita dapat mewujudkan potensi kita dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu, pembiayaan menjadi sangat krusial dalam memastikan pendidikan terlaksana dengan baik di semua jenjangnya. Tidak ada pendidikan yang dapat berjalan tanpa pembayaran. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya mendukung pendidikan secara finansial, sebenarnya akan memberikan kekuatan pada mereka untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Putus Sekolah Karena Biaya Pendidikan yang Tidak Masuk Akal

Menurut sumber yang dikutip dari situs Good Stats, angka putus sekolah di tahun ajaran 2022/2023 masih menunjukkan tingkat yang sangat tinggi. Di tingkat Sekolah Dasar, ada sebanyak 40.623 orang yang putus sekolah. Sementara itu, di tingkat Sekolah Menengah Pertama terdapat 13.716 orang yang putus sekolah. Jumlah siswa yang putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas mencapai sekitar 10.091 orang, sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 12.404 orang. Pada tahun ajaran 2021/2022, terjadi penurunan 9,3 persen angka putus sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun ajaran 2020/2021. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas keluarga mengakui bahwa 76 persen anak mereka putus sekolah disebabkan masalah ekonomi. Ada sekitar 67,0 persen yang tidak dapat membayar biaya sekolah, sementara 8,7 persen sisanya harus bekerja untuk mencari nafkah. Akibat tingginya angka putus sekolah, anak-anak yang seharusnya sekolah justru dipekerjakan secara Cuma-Cuma, banyak kasus eksploitasi anak dengan alasan karena biaya sekolah yang tidak merata, adapun yang menunda sekolah dulu karena tidak ada biaya dan tidak dapat dana pendidikan dari pemerintah alhasil harus bekerja dulu. Adapun kasus dimana ketika biaya pendidikan yang di alokasikan oleh pemerintah justru diberikan kepada orang yang sekira nya mampu dalam membiayai pendidikan nya sendiri, sedangkan mereka yang tidak mampu secara finansial justru tidak mendapatkan biaya tersebut.

Tren Korupsi Dana Pendidikan di Indonesia

Pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih belum tercapai secara menyeluruh. Dampaknya, anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki risiko tinggi untuk tidak mendapatkan pendidikan. Ketimpangan ini semakin terperparah oleh tindakan korupsi yang terjadi di sektor pendidikan dengan berbagai modus yang digunakan, seperti menaikkan harga barang dan jasa yang dibeli, pemotongan dana anggaran, memberikan suap, membuat proyek fiktif, serta melakukan pungutan liar atau pungli. Ketimpangan akses mulai terjadi sejak PAUD hingga perguruan tinggi. Masalah ini harus segera diatasi karena dampak rendahnya tingkat pendidikan akan terasa pada kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu faktor penyebab ketidakmerataan pendidikan adalah keberlanjutan ketidakhadiran pengelolaan yang buruk. Korupsi dalam sektor pendidikan mengakibatkan masyarakat miskin sulit akan akses pendidikan yang memadai.

Dalam beberapa situasi, kepala sekolah atau guru seringkali menggunakan taktik pemotongan dana dengan alasan biaya administrasi, seperti pengeluaran materai, uang bensin, atau pembayaran tunggakan SPP. Pada lain hal, dalam kasus yang berbeda, pelaku diduga melakukan penggelapan dana dengan ilegal dengan mencairkannya tanpa mendapatkan izin. Berdasarkan pengalaman kasus di SMAN 1 Kuanfaku, NTT yang menggelapkan dana BOS sebesar 312,8 Juta.  Menurut sumber yang dikutip pada Indonesia Corruption Watch, dimana meskipun adanya perubahan skema penyaluran dana BOS sejak tahun 2020, dari yang semula dialokasikan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Kementerian Keuangan menjadi langsung ditransfer ke rekening sekolah, tetapi korupsi dana BOS tetap berlanjut. Kemudian, korupsi terbanyak terjadi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang atau jasa non infrastruktur. Contohnya adalah korupsi dalam pengadaan buku, arsip sekolah, perabot, perangkat TIK untuk e-learning, serta pengadaan tanah untuk mendirikan fasilitas pendidikan maupun hal lainnya.

Pengadaan yang terkena korupsi berasal dari berbagai program dan sumber dana, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), dana otonomi khusus, anggaran Kemendikbud, anggaran Kemenag, dan APBD. Mimpikanlah peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan, namun akan sulit tercapai selama korupsi masih dianggap hal yang biasa tanpa upaya penyelesaian menyeluruh. Apabila negara tetap membiarkan maraknya praktik korupsi di sektor pendidikan, maka negara sedang memperpanjang kemiskinan dan kebodohan struktural yang pada akhirnya akan menghambat perubahan dunia.

Dunia Pendidikan Akan Baik-Baik Saja Jika Disejahterakan

Seperti yang telah diketahui, sistem pendidikan memang erat hubungannya dengan sistem ekonomi yang diberlakukan. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia menerapkan konsep ekonomi kapitalisme, yang juga dikenal sebagai neoliberalisme. Konsep ini memiliki prinsip untuk mengurangi peran dan tanggung jawab pemerintah dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Oleh karena itu, solusi atas masalah-masalah seperti kurangnya fasilitas fisik, pendapatan guru yang rendah, dan biaya pendidikan yang tinggi, juga membutuhkan perubahan dalam sistem ekonomi yang ada. Jika kita menerapkan sistem pendidikan Islam di dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam, itu akan sangat tidak efektif. Sistem kapitalis saat ini harus dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam, yang menekankan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mendanai semua biaya pendidikan di negara ini, terutama dalam taktik kasus korupsi dana pendidikan.

Untuk Membuat SDM Indonesia menjadi lebih baik, haruslah terpenuhi segala kebutuhan dalam aspek pendidikan. Terutama dalam Dana Pendidikan yang diberikan negara untuk rakyatnya yang sekiranya tidak mampu untuk bersekolah. Tidak hanya melalui dana pendidikan, infrastruktur penunjang sarana pendidikan pun harus diperhatikan. Hal ini bisa dilakukan dengan membetulkan sarana prasarana seperti, jalan menuju sekolah, meja, bangku, papan tulis, dll. Untuk itu dalam menghasilkan anak-anak cerdas dan SDM yang sejahtera mulailah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, khusus nya dana pendidikan yang masih belum merata. Dengan segala bentuk hal yang terjadi di dalam dunia pendidikan khususnya dalam kasus korupsi dana pendidikan, besar harapan bagi pemerintah untuk sadar bahwa pendidikan tidak bisa dijadikan sebagai permainan politik, karena sejatinya banyak anak-anak ingin bersekolah dan punya banyak mimpi, namun mimpinya terhenti karena permasalahan biaya pendidikan. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, sumber daya manusia yang lahir akan memiliki mutu yang lebih baik dan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam bidang-bidang di dunia internasional.