Pengembangan UMKM sebagai Pendorong Pencapaian Sustainable Goals (SDGs)

Pengembangan UMKM Sebagai Pendorong Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kesejahteraan global yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang berfoku

s pada pemberantasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, kesetaraan gender, hingga pelestarian lingkungan dan kerja layak. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut karena memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah UMKM yang sangat besar, menyadari pentingnya sektor ini untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja.

 Mengingat skala dan pengaruhnya, pengembangan UMKM secara berkelanjutan dan terarah menjadi prioritas utama dalam mencapai berbagai target SDGs di Indonesia.

 Namun, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan seperti akses permodalan, kurangnya keterampilan manajerial, dan keterbatasan dalam adopsi teknologi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk membantu UMKM mengatasi tantangan tersebut.

Dukungan ini bisa diwujudkan melalui kebijakan inklusif yang mendorong akses pembiayaan, inovasi produk, serta peningkatan kapasitas dan literasi keuangan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal, tetapi juga untuk memperluas jangkauan UMKM ke pasar internasional.

 Dengan pengembangan yang tepat, UMKM dapat menjadi instrumen utama untuk pencapaian SDGs, terutama dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang layak, mendukung ketahanan pangan, dan mengurangi ketimpangan sosial.

Lebih jauh, sektor UMKM juga dapat berperan dalam mendukung kelestarian lingkungan melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti meminimalisasi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah produksi. 

UMKM yang bergerak di bidang produk ramah lingkungan atau energi terbarukan, misalnya, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan SDG 7 (energi bersih dan terjangkau). 

Dalam hal ini, lembaga keuangan juga berperan penting dalam menyediakan skema pembiayaan yang mendukung usaha-usaha berkelanjutan yang berdampak positif pada lingkungan.

Oleh karena itu, pengembangan UMKM bukan hanya tentang mendorong pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga bagaimana UMKM dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. 

Integrasi UMKM dalam pencapaian SDGs bukan hanya akan memperkuat perekonomian, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai motor penggerak bagi terciptanya pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Indonesia.

1. Mengentaskan Kemiskinan (SDG 1)

UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Pengembangan UMKM, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendukung target ini melalui program pinjaman lunak, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil.

2. Mendukung Ketahanan Pangan (SDG 2)

Di sektor pertanian, UMKM berkontribusi dalam pengolahan produk pangan lokal dan distribusi bahan makanan yang terjangkau bagi masyarakat. Dengan penguatan UMKM di bidang agroindustri, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan dan memastikan akses terhadap makanan yang bergizi bagi seluruh masyarakat. Program seperti "One Village One Product" dapat diimplementasikan untuk meningkatkan produksi pangan lokal yang bernilai ekonomi tinggi.

3. Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan (SDG 3)

UMKM di sektor kesehatan, seperti apotek kecil, klinik, dan produsen obat-obatan herbal, memiliki peran dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada UMKM di bidang kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi produk yang sesuai dengan standar kesehatan.

4. Pendidikan Berkualitas untuk Semua (SDG 4)

UMKM juga dapat berperan dalam mendukung pendidikan berkualitas, terutama melalui usaha pendidikan berbasis komunitas. Banyak UMKM yang beroperasi di bidang pendidikan memberikan kontribusi pada akses pendidikan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan UMKM di sektor pendidikan dapat diperluas dengan pelatihan keterampilan kerja dan digitalisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tuntutan dunia kerja.

5. Mendorong Kesetaraan Gender (SDG 5)

Sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Pemberdayaan UMKM yang dikelola oleh perempuan dapat memperkuat ekonomi rumah tangga dan memberikan dampak sosial yang positif.

6. Mendukung Akses Energi Bersih dan Terjangkau (SDG 7)

Pengembangan UMKM berbasis energi terbarukan seperti panel surya dan biogas dapat berkontribusi dalam menyediakan energi bersih bagi masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh listrik PLN.

7. Mendorong Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8)

UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia dan memiliki peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja yang layak.

8. Mengurangi Ketimpangan (SDG 10)

UMKM dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan peluang usaha bagi masyarakat miskin dan di daerah tertinggal.

9. Membangun Infrastruktur dan Inovasi (SDG 9)

Pengembangan UMKM dapat didorong melalui peningkatan infrastruktur dan inovasi, seperti dengan penguatan ekosistem digital dan platform e-commerce.

10. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (SDG 12)

UMKM dapat mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses produksinya.

Peran Lembaga Keuangan dalam Mendukung Pengembangan UMKM untuk Mencapai SDGs

Keberhasilan pengembangan UMKM untuk mencapai target SDGs sangat bergantung pada dukungan lembaga keuangan yang inklusif, inovatif, dan berfokus pada keberlanjutan. Lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, dapat memberikan kontribusi besar dengan menyediakan akses pembiayaan, fasilitas pendukung, serta program literasi keuangan dan pendampingan yang diperlukan oleh UMKM. Berikut adalah beberapa peran strategis yang dapat diambil oleh lembaga keuangan untuk mendukung UMKM dalam mencapai target SDGs:

1. Penyediaan Pembiayaan Inklusif: Lembaga keuangan seperti bank umum, bank syariah, dan BPR dapat menawarkan berbagai skema pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan syariah berbasis bagi hasil, dan fintech lending yang mempermudah akses UMKM.
2. Program Inkubator Keuangan dan Pendampingan Bisnis: Selain pembiayaan, lembaga keuangan dapat menjalankan program inkubator keuangan yang mencakup pelatihan literasi keuangan, manajemen risiko, dan pendampingan bisnis bagi UMKM. Program ini membantu UMKM mengelola bisnis dengan lebih baik dan menghadapi tantangan pasar.
3. Pemanfaatan Waqf dan Zakat Produktif untuk Modal Usaha: Lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan waqf dan zakat produktif sebagai modal usaha bagi UMKM, terutama yang bergerak di sektor pertanian dan perdagangan. Waqf produktif dapat menyediakan pendapatan jangka panjang, sementara zakat produktif dapat digunakan sebagai modal awal tanpa pengembalian.
4. Kolaborasi dengan Fintech Syariah dan Platform Digital: Fintech syariah dan platform digital memungkinkan UMKM memperoleh pembiayaan dan memperluas akses pasar melalui crowdfunding syariah, pembiayaan P2P, serta layanan e-commerce dan dompet digital yang meningkatkan inklusivitas keuangan.
5. Kemitraan antara Bank Besar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S): Kolaborasi ini memungkinkan bank besar menyediakan dana yang disalurkan oleh BPR/S kepada UMKM di daerah terpencil. Skema ini memungkinkan UMKM yang berada jauh dari pusat kota tetap mendapatkan akses pembiayaan melalui linkage program dan kemitraan sektoral.
6. Skema Asuransi Mikro dan Penjaminan Kredit: Lembaga keuangan dapat menawarkan asuransi mikro dan penjaminan kredit bagi UMKM yang rentan terhadap risiko perubahan ekonomi atau bencana alam, seperti asuransi mikro untuk sektor pertanian dan penjaminan kredit bagi UMKM yang belum memiliki agunan memadai.
7. Pembiayaan untuk UMKM Ramah Lingkungan: Lembaga keuangan juga dapat menyediakan pembiayaan hijau bagi UMKM yang berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Melalui skema ini, UMKM dapat mengakses dana untuk produk dan proses produksi yang ramah lingkungan, mendukung target SDG 7 dan SDG 13.

Dengan berbagai inisiatif di atas, lembaga keuangan dapat menjadi pendorong utama bagi pengembangan UMKM yang berkelanjutan dan sejalan dengan pencapaian target SDGs. 

Dukungan pembiayaan yang inklusif, kemitraan strategis, serta inovasi berbasis teknologi dapat memperkuat UMKM untuk berkembang dan berkontribusi pada pencapaian SDGs di berbagai bidang, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan. 

Melalui peran yang aktif, lembaga keuangan tidak hanya mendorong ekonomi nasional, tetapi juga membantu menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.